Penyidik KPK Geledah Kantor Rektorat Unsrat

Manado,Cybersulutnews- Laporan masyarakat tentang kelebihan bayar hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun anggaran 2015, di Universitas Sam Ratulangi akhirnya ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selasa (13/02) Kantor Rektorat Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), digeledah Selama 7 jam oleh penyidik KPK.

Berdasarkan pantauan, Tim penyidik KPK yang berjumlah empat orang melakukan pemeriksaan di ruang kerja Rektor Unsrat Ellen Kumaat, kurang lebih selama 7 Jam. Dimulai pukul 09.00-16.09 WITA, Selasa (13/02) kemarin. Setelah melakukan pemeriksaan sekitar pukul 16.00 WITA, para penyidik KPK menggunakan pakaian batik langsung keluar Kantor Rektorat Unsrat lewat pintu belakang. Salah satu penyidik membawa map berwarna merah.

Penyidik KPK saat dimintai tanggapn soal pemeriksaan, tidak memberikan jawaban sedikitpun. Bahkan saat diambil gambar oleh wartawan, mereka menuntup muka dengan map dan tangan. Tak berselang lama, para penyidik langsung naik ke mobil Kijang Innova warna hitam nomor polisi DB 1714 FB.

Terkait penggeledahan ini, pihak Unsrat yang diwakili juru bicarq Hesky Kolibu menjelaskan pemeriksaan ini hanya untuk klarifikasi.

“Soal laporan masyarakat tentang kelebihan bayar hasil audit BPK untuk tahun anggaran 2015,” terang Kolibu.
Kolibu mengungkapkan, saat ini KPK masih melakukan sinkronisasi data.
Hingga pihaknya masih menunggu hasil yang mereka lakukan.

“Pada intinya, Unsrat sangat kooperatif atas apa yang dilakukan KPK,” ucapnya.
Ditanya apakah Rektor Unsrat Ellen Kumaat diperiksa oleh KPK, Kolibu mengaku tidak.

“Rektor tidak diperiksa. Karena Rektor juga sudah berangkat ke Bali untuk acara nasional,” sebutnya.
“Yang jelas tidak ada pemeriksaan kepada Rektor. Rektor tadi melakukan kegiatan seperti hari-hari dilakukan. Karena untuk persiapan wisuda hari Kamis nanti,” tambah Kolibu.

Ia menegaskan, penggeledahan yang dilakukan KPK, hanya memerikasa data-data, sesuai laporan yang mereka diterima.

Disinggung apakah ada dokumen yang dibawa KPK, Kolibu mengaku kurang tahu.
“Soal itu saya tidak tahu,” pungkasnya.

Sesuai informasi yang dirangkum, penggeledahan ini berdasarkan surat tugas KPK RI Nomor: R/642/PM.01.00./40-43/02/2018 tanggal 5 Februari 2018 untuk melakukan penelaahan, pengayaan informasi dan analisis dalam rangka klarifikasi pengaduan masyarakat. Surat tersebut di tanda tangani Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat Hary Budiarto. (Marend)

Leave a Reply