2.308 Warga Mitra Tak Punya e-KTP dan Tak Masuk Database, Lalandos: Akan Sulit Dapat Bansos dan Pengurusan Administrasi Lainnya

Mitra – Sebanyak 2.308 warga Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), tak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) hingga saat ini, dan tak lagi terdaftar dalam database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Mitra.

Kepala Disdukcapil Mitra David H Lalandos AP MM, kepada sejumlah wartawan mengatakan, tidak adanya lagi ke 2.308 warga Mitra dalam data base ini dikarenakan para warga ini enggan melakukan perekaman e-KTP hingga batas waktu 31 Desember 2018 lalu.

“Ada 2.304 warga yang terblokir secara otomatis, karena itu memang kebijakan dari Pemerintah Pusat. Padahal, Disdukcapil Mitra sudah melakukan sosialisasi berulang-ulang terkait perekaman e-KTP ini kepada warga Mitra. Sebelumnya masih ada 2.855 warga, namun yang lainnya sudah menuruti himbauan kami, sementara sisanya belum,” kata Lalandos.

Dengan demikian, warga Mitra yang tidak memiliki e-KTP pasti akan mengalami banyak kesulitan bila diperhadapakan dengan berbagai hal yang menyangkut kelengkapam administrasi, seperti contoh pengurusan BPJS Kesehatan, maupun untuk urusan bantuan sosial (Bansos) pemerintah.

“Akan tetapi, kami tetap berupaya dan masih tetap memberikan kesempatan kepada warga yang belum merekam ini alias tetap akan dilayani bila mau mengurus. Januari berjalan ini sudah ada 547 warga yang kami layani untuk perekaman e-KTP, jadi tinggal 2.308 yang belum merekam, ” terang Lalandos.

“Jadi kami menyarankan kepada warga Mitra yang belum merekam e-KTP, agar segera melakukan perekaman untuk berbagai keperluan pengurusan berkas nanti. E-KTP kan adalah syarat utama penerimaan tiap bansos dari pemerintah. Kalau tidak memiliki e-KTP, pasti warga tersebut tidak akan menerima bantuan, bahkan BPJS pun tak melayani mereka karena tak memiliki e-KTP,” pungkasnya.

Terkait hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mitra Drs Robby Ngongoloy ME MSi pun menegaskan, warga yang belum melakukan perekaman e-KTP akan sulit mendapat bantuan pemerintah.

“Bantuan yang disalurkan oleh pemerintah kepada warga tentunya memerlukan syarat seperti KTP. Jadi kalau warga tak memiliki KTP akan sulit pemerintah menyalurkan bantuan kepada warga tersebut,” ujarnya.

Dirinya kemudian mengimbau kapada Camat, Hukum Tua dan Perangkat Desa agar mengingatkan dan mendorong warga untuk melakukan perekaman e-KTP.

“Camat, Hukum Tua dan pala-pala saya minta untuk mengingatkan kepada warga yang belum merekam e-KTP. Bantu mereka dan jangan sampai mereka kesulitan mengurus e-KTP,” tandasnya.(fernando lumanauw)

Leave a Reply