Ahli Nilai Postingan HJ Kepada Ketua Hanura Manado Mengandung Ancaman dan Pencemaran Nama Baik.

MANADO,cybersulutnews- Sidang kasus perkara pencemaran nama baik dengan terdakwa HJ alias Hendra, kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Manado Kamis (06/12/2018).

Kali ini Jaksa Penuntut Umum Ikent Pelelu menghadirkan saksi ahli bahasa Dr. Ferry Hertok Mandang dari Universitas Negeri Manado (UNIMA), untuk menerangkan soal postingan status Facebook yang disampaikan terdakwa kepada korban Ketua DPD Hanura Kota Manado Jackson Kumaat. Dalam keterangan ahli menjelaskan sesuai dengan pemahamannya, postingan tersebut mengandung unsur ancaman serta pencemaran nama baik.

Ahli pun menitikberatkan kata tim pembasmi dalam status tersebut yang memuat alasan korban melaporkan kasus ini di Kepolisian.

“Dengan adanya kata tim pembasmi, korban itu merasa dirugikan dengan kata-kata tersebut. Apalagi dibaca oleh orang lain maka nama orang itu tercemar,” jelas Ahli didepan Ketua Majelis Hakim Djulita Masoara.

Menanggapi hal tersebut, Reza Sofian kuasa hukum terdakwa, menunjukan kepada ahli isi Mesengger grup, soal percakapan panas antara korban dengan terdakwa sebagai asal mu asal hingga terdakwa mengeluarkan postingannya.

Namun dari pandangan ahli, isi kata yang dalam postingan tersebut tidak bisa dilihat dari sudut latar belakang manapun.

“Soal postingan itu saya tidak melihat latar belakang sesuatu atau lepas dari lain-lain. Disini kita melihat isi bahasanya,” ujar Ahli

Terdakwa HJ sendiri saat dimintai tanggapan soal keterangan saksi menjawab bahwa penjelasannya tidak pas. Karena menurutnya ahli harus menilai unsur sebab-akibat dalam postingan yang dibuatnya itu.

Usai mendengarkan seluruh keterangan, hakim lantas menunda persidangan sampai pada 7 Januari 2019 dengan agenda keterangan saksi ahli IT.

Patut diketahui, HJ sebelumnya ditahan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut), Namun saat berkas HJ di tahap 2 ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Manado, Ia langsung dibebaskan penyidik Kejari dan hanya dikenakan wajib lapor mengingat ancaman hukum yang dikenakannya 4 Tahun penjara.

Kabid Humas Polda Sulut Kombes Polisi Ibrahim Tompo sebelumnya menerangkan bahwa HJ melanggar Primair Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Subsidair Pasal 311 ayat 1 KUHP (**)

 

 

Leave a Reply