by

Anggaran Publikasi Covid-19 Provinsi Sulut Dikawal Inspektorat

Manado – Penggunaan anggaran Covid-19 berikut sosialisasi dan publikasi ke masyarakat sepenuhnya dalam pengawalan Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Hal itu dilakukan sejak perencanaan hingga realisasi dengan maksud, dana yang dimanfaatkan maupun digunakan tepat anggaran dan tepat sasaran.

“Anggaran yang dimanfaatkan untuk Covid-19 berikut publikasi telah dihearing oleh DPRD Provinsi Sulut. Bahkan dalam pelaksanaan anggaran mendapat pendampingan dari Inspektorat Provinsi Sulut. Tidak ada yang disembunyikan semuanya tertata secara transparan,” ungkap Kabag Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprov Sulut, Christian Iroth SSTP, Jumat (3/7/2020).

Iroth yang dipercaya sebagai Koordinator Satgas Publikasi Covid-19 juga mengatakan pihaknya sangat menyesalkan ketika ada sejumlah media yang ingin mendapatkan anggaran publikasi justru menyudutkan. Bahkan menilai kalau anggaran yang digunakan tidak transparan.

“Media yang profesional adalah media yang memberikan pemberitaan sesuai data dan fakta. Bukan sebaliknya, ketika ingin mendapatkan informasi justru memlintir berita tanpa ada konfirmasi. Ini menjadi preseden buruk bagi masyarakat, yang sejauh ini sangat membutuhkan informasi yang akurat tentang pemanfaatan dana Covid-19,” terang Iroth.

“Jika media mempublikasi informasi dengan tujuan dan motivasi yang salah, berarti itu media abal-abal. Apalagi dengan mengatakan pengelolaan yang tidak transparan. Sebab teknis pengelolaan anggaran publikasi yang ada di Biro Adpim dan arahan nara sumber baik Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Karo Pemerintahan sangatlah jelas,” tandasnya.

“Namun sampai berita MP, salah satu media cetak yang ada di Sulut diterbitkan. Saya tidak pernah diminta keterangan serta penjelasan oleh wartawannya. Tetapi langsung memuat sebagai berita,” tegas Iroth.

Sebagai tim Publikasi Covid-19, Iroth meminta oknum wartawan yang memberitakan dengan judul “Anggaran Publikasi Tidak Transparan”, untuk mengkonfirmasi terlebih dahulu. Sehingga tidak salah persepsi. “Sampai saat ini belum mengkonfirmasi kepada kami selaku teknis pengelolaan anggaran publikasi Covid-19,” tukasnya.

Diketahui, dalam pemberiaan MP disebutkan bahwa alokasi anggaran Covid-19 yang ditangani BPBD Provinsi Sulut terkesan tidak transparan.

Anggaran yang dikelola BPBD tersebut, dipindahtangankan ke beberapa instansi. Mulai dari Biro Pemerintahan dan Otda hingga kini dikelola Biro Administrasi Pimpinan.

Selain anggaran media yang mencapai Rp877 juta tersebut, anggaran lain di BPBD juga sampai saat ini tidak dibeber. Bahkan penggunaan Rp877 juta tidak disampaikan secara jelas.

Comment

Leave a Reply

News Feed