Anggota DPD Usul Kasino di Nusa Utara, Wagub Kansil Menentang

Jakarta – Wakil Gubernur Sulut, Dr Djouhari Kansil MPd usul kepada Ketua Komite I Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI yang dipimpin Dani Anwar agar daerah perbatasan seperti Sangihe dan Talaud perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Pusat.


Usulan ini disampaikan Djouhari Kansil sehubungan pembentukan Rancangan Undang-Undang daerah perbatasan. “Pokok utama pembangunan daerah perbatasan perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Pusat karena daerah perbatasan merupakan pintu terdepan perekonomian bangsa,” ujarnya dihadapan seluruh Ketua dan anggota Komite I DPD RI, di ruang Nusantara V DPR RI Senayan Jakarta Selatan, Rabu 11 Juni 2013.


Selanjutnya Kansil menjelaskan, dengan adanya UU daerah perbatasan maka penataan wilayah perbatasan akan dapat dioptimalisasi khususnya dibidang telekomunikasi, perhubungan, infrastruktur dan perekonomian.


Menurutnya, proses pembangunan daerah perbatasan bisa berjalan secara terpadu bila perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan benar-benar disingkronkan antara Pusat dan daerah.


“Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Sangihe dan Talaud perlu diprioritaskan khususnya pembangunan perekonomian maritim yang didukung infrastruktur yang memadai. Sehingga jalur perdagangan bisa berjalan dengan baik,” urai mantan Kepala Dinas Pendidikan Sulut.


Di mata Kansil, daerah perbatasan merupakan sumber industri maritim dan pariwisata yang cukup tinggi. Untuk itu, jangan sampai kekayaan daerah perbatasan dimanfaatkan negara lain.


Dalam rapat dengar pendapat antara Komite I dengan para kepala daearah di 7 provinsi kepulauan dan perbatasan langsung dengan negara tetangga yakni, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Bangka Belitung, Ketua Komite I minta masukan yang konfrehensif terhadap RUU Perbatasan Negara yang akan dijadikan RUU inisiatif DPD RI.


Menariknya dalam tanya jawab antara anggota Komite I dengan para kepala daerah, sempat terlontar usulan dari Paulus anggota DPD mengenai pembangunan kasino di daerah perbatasan sebagai sumber penunjang perekonomian masyarakat daerah perbatasan.


Hal ini langsung ditentang keras oleh Wagub Sulut. “Ketua, masalah pembangunan kasino perlu dipikirkan masak-masak. Di Sulut, acara kedukaan tiga malam saja masih digunakan untuk berjudi, apalagi bila kasino dibuka, maka akan mengganggu kondisi sosial masyarakat daerah,” tegasnya.


Sebelum rapat ditutup, Ketua Komite I DPD RI, tetap menunggu masukan-masukan berarti dari para kepala daerah yang punya daerah perbatasan demi meningkatkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.


Dalam rapat dengar pendapat ini, Wakil Gubernur Sulut Djouhari Kansil yang di dampingi Kepala Badan Perbatasan Pemprov Sulut Arnold Mononutu, Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Dr Noudy Tendean, Kepala Dinas Koperasi Mourits 


Berhandus dan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Jhon Palandung dan kepala Badan Pemprov Sulut di Jakarta Ir Jemmy Kuhu, sempat menyerahkan draft pemekaran daerah Nusa Utara menjadi provinsi kepada ketua Komite I DPD RI. 

Leave a Reply