APEC Terobos Permasalahan Kemiskinan di Sulut

Manado – Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) mendorong eligibilitas keuangan masyarakat miskin dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut), Suhaedi mengatakan dalam APEC Senior Finance Officials Meeting and Workshop on Financial Inclusion 22-24 Mei 2013 di Sintesa Peninsula Hotel Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bahwa pemerintah terus menerobos berbagai problem kemiskinan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah diapresiasi internasional. 

Buktinya, APEC menjadikan Manado sebagai tempat pelaksanaan workshop pemberdayaan komponen masyarakat dalam agenda APEC Senior Finance Official Meeting and Financial Inclusion.

“Iven ini ingin mewujudkan kawasan Asia Pasifik yang terus bertumbuh kuat, berketahanan, gigih dan cepat pulih dalam menghadapi dampak krisis ekonomi global,” katanya.

Katanya, iven ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat.

“Hasil yang ingin dicapai dari pembahasan ini yaitu penyusunan kompilasi praktek internasional terkait dengan inovasi meningkatkan eligibilitas keuangan masyarakat miskin dan UMKM,” jelasnya.

APEC ini diikuti oleh 19 negara yakni diantaranya Mexico, Malaysia, Korea, Japan, Papua New Guinea, Thailand, Singapura, Amerika, China, Rusia, Indonesia, Brunai Darusalam, Australia, Kanada.

Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Sinyo Harry Sarundajang dalam kegiatan ini memaparkan kemajuan ekonomi serta potensi yang ada di Bumi Nyiur Melambai.

“Saat ini untuk mendukung kemajuan ekonomi pemerintah Sulawesi Utara (Sulut) sedang membangun infrastruktur,” katanya.

Infrastrukur yang dimaksud antara lain seperti jalan tol Manado-Bitung, Pelabuhan Bitung, Perluasan Bandara Samrat serta infrastuktur pariwisata. Dengan dukungan infrastruktur diharapkan kemajuan perekonomian akan semakin meningkat.

Workshop ini merupakan kelanjutan dari APEC Workshop sebelumnya yang telah dilakukan di Jakarta pada Februari 2013 yang lalu, dengan fokus pembahasan pada Innovative Delivery Channel to Enhance Financial Inclusion.

Dalam workshop yang diikuti sekitar 100 orang delegasi menekankan kepada inovasi pada sisi instrumen daan infrastruktur, kerangka peraturan dan peran strategis dari public private partnershup untuk meningkatkan eligibilitas keuangan masyarakat miskin dan UMKM.

Sebab saat ini masih rendahnya akses UMKM tersebut disebabkan adanya hambatan dalam menjangkau akses fisik dan kelayakan. Oleh karena iru, untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan suatu pendekatan, instrumen inovatif yang didukung oleh suatu kerangka kebijakan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah dan swasta.

Leave a Reply