Banyak Catatan, Pengadaan Barang dan Jasa di Pemkab Minahasa 2019 Dievaluasi

Minahasa – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa, melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah, Kamis (27/02) pagi, melaksanakan Pembinaan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), bertempat di ruang sidang Kantor Bupati, Tondano.

Kegiatan ini dipimpin Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey SSi MM, dan dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Minahasa Ir Ronald Sorongan MSi, para Asisten Sekdakab Minahasa, Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Biro PBJ Setda Provinsi Sulawesi Utara Drs John Gustaf Siby AP selaku Narasumber, Kepala Bagian PBJ Setdakab Minahasa Daudson Rombon ST, serta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa, serta seluruh Camat.

Wabup RD mengatakan, peran Wakil Kepala Derah dalam proses PBJ, sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, dimana Wakil Kepala Daerah membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten, Desa/ Kelurahan, termasuk di dalamnya pelaksanaan pembinaan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Minahasa.

“Perlu disampaikan bahwa, kegiatan ini sebagai evaluasi PBJ Pemkab Minahasa di tahun 2019. Dalam evaluasi ini, ada beberapa catatan penting yang perlu untuk diperhatikan,” tandas RD.

Pertama, kata dia, selama tahun 2019 lalu, tidak semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melaksanakan penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) di aplikasi Sistem Informasi Umum Pengadaan (SIRUP), sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018, tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, dimana penggunaan anggaran wajib menginput rencana umum pengadaan melalui aplikasi SIRUP.

“Kedua, OPD yang menginput RUP hanya pada kategori belanja modal dan paket pekerjaan yang akan di tender. Hal ini tidak sesuai dengan aturan yang mengharuskan penggunaan anggaran menginput belanja langsung di OPD,” kata Wabup.

“Ketiga, keterlambatan proses tender disebabkan karena penyusunan dokumen perencanaan dari OPD. Selanjutnya, penyusunan DID Rumah Sakit selesai pada akhir bulan Desember 2019 dikarenakan menunggu penyusunan FS dan master plan Rumah Sakit.

Kelima, lanjut RD, masih banyak pejabat pembuat komitmen (PPK) yang belum memahami dan mengerti proses persiapan PBJ melalui sistem pengadaan secara elektronik.

“Keenam, adanya keterbatasan personil teknis dalam perencanaan pekerjaan konstruksi, sehingga berpengaruh pada penyusunan dokumen perencanaan di OPD. Dalam rangka mempercepat proses PBJ Pemkab Minahasa yang tepat sasaran dan tepat waktu, perlu ditegaskan untuk semua OPD segera melaksanakan penginputan RUP dan SIRUP,” tandasnya.

Dia lalu meminta semua OPD agar secepatnya mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk kegiatan tender, serta pelaksanaan pengadaan langsung sudah harus dilaksanakan dalam E-PL.

“Diharapkan Kepala Bagian PBJ dapat memfasilitasi seluruh OPD. Dengan kegiatan ini, kiranya dapat membuat proses PBJ di Minahasa semakin baik dan berkualitas. Kekurangan tahun sebelumnya dievaluasi dan diperbaiki agar kedepan semakin baik lagi,” pungkasnya.(fernando lumanauw)

Leave a Reply