Bau Anyir di Kota Bitung

KOTA Bitung selama ini dikenal dengan berbagai prestasi, baik meraih penghargaan Adipura, Kota Sehat maupun dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun dibalik prestasi mampuni tersebut, ternyata Kota Bitung yang dipimpin Walikota Hanny Sondakh dan Wakil Walikota Max J Lomban tak sewangi prestasi yang terus digaungkan itu. 


Pasalnya, selang beberapa tahun ini, pemerintahan Hanny Sondakh tercium aroma tak sedap. Apa itu ? Jelas “bau anyir” dugaan korupsi miliaran rupiah yang terus menyengat dan menyesakkan pemerintahan yang diusung Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), ketika terus terhembus kerana sosial.

Siapa pelapornya ? Tentu, warga Bitung yang berani, sebab Hanson, panggilan akrab walikota yang notabene seorang pengusaha bidang perikanan ini, tak pernah tersentuh oleh kasus korupsi sebagaimana daerah lainnya di Sulawesi Utara (Sulut).


Sebut saja, Berty Lumempouw. Sebagai aktifis anti korupsi, Lumempouw berani menunjukkan taringnya hingga harus terseret ke jeruji terali besi. Pertanyaannya, adakah kasus pinjam meminjam uang yang bernilai Rp 15 Juta kemudian menyerempet ke persoalan hukum pidana ? Yah bisa saja. Namun, melihat kedekatan Lumempouw dan JK alias Kuhu, oknum PNS di Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung yang empunya uang, tentulah ada hal yang ganjil.

Sebab, menurut pengakuan Lumempouw kasusnya ada indikasi sudah didompleng kekuatan ‘si penguasa’ hingga mencuat. Hal ini dibuktikan beberapa hari berselang dirinya melaporkan kasus dugaan korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Mabes Polri terhadap dugaan korupsi pengadaan tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) yang digunakan membangun Kantor Pengawasan DKP Kota Bitung dengan kerugian negara mencapai  Rp 3,5 miliar pada tahun 2007.


Tetapi ketika diproses hukum, Lumempouw tidak terlihat jerah atau takut. Malah, pada beberapa Minggu lalu, saat bertemu dengan Cybersulutnews.co.id, dirinya menyatakan bertambah kuat dan menantang untuk membongkar dugaan korupsi yang ada. Melihat tekad Lumempouw ini, tentunya 100 jempol buat keberanian dari aktifis anti korupsi tersebut. 


Malah, batu ujian yang menghantar Lumempouw hingga bisa mencium semerbak harumnya sel tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kota Bitung, tidak akan menggentarkan semangatnya untuk mengawal pembangunan dan segala program Pemkot Bitung. Dan ini ironi, sebab dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Kota Bitung merupakan kota dan kabupaten di Sulut yang mengoleksi ribuan warga miskin. Tercatat, dari laporan BPS pada akhir tahun 2012, ada 1600-an rumah kumuh di kota Multidimensi tersebut. Jelas, prestasi tersebut selama ini tidak berbanding sebaliknya untuk sejahterakan warga secara keseluruhan. 


Lumempouw harus tetap tegar, karena dugaan korupsi lainnya, seharusnya sudah bisa mengantre di lembaga penegak hukum, antara lain  kasus dugaan mark-up Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pengadaan lahan pasar Sagerat senilai Rp 3 miliar tahun 2007, dugaan korupsi bantuan peralatan Sawmill terminal kayu bantuan dari Kementerian Perindustrian senilai Rp 8 miliar tahun 2007, dugaan penyimpangan dalam penataan dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) yang diduga fiktif  senilai Rp 6 miliar tahun 2006 hingga 2007, serta dugaan korupsi dana bantuan sosial tahun 2008 dan tahun 2010.


Mengakhiri, warga miskin Bitung berkata adakah Lumempouw-lumempouw lainnya yang bisa menjadi pendobrak bagi dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ? Dan bukannya LSM, Ormas atau pun aktivis anti korupsi yang berdiam diri bagai katak dalam tempurung untuk membela yang bayar. (***)

Leave a Reply