Belum Kantongi Izin, Dinas PUPR Kaji Pembangunan Perumahan PBS di Kembuan

Minahasa – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa melalui sejumlah instansi teknis terkait, Kamis (22/08) pagi, melakukan kajian terhadap pembangunan perumahan milik pengembang Putra Bintang Sukur (PBS) Minahasa Utara, yang berlokasi di Desa Kembuan Kecamatan Tondano Utara, tepatnya dekat lokasi Tempat Pembuangan Akhir sampah, bertempat di ruang rapat Kantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kabupaten Minahasa.

Hingga saat ini, pematangan lahan untuk pembangunan perumahan 307 unit pada lahan seluas 10 hektar tersebut sudah berjalan, namun hingga saat ini juga pembangunan tersebut3 belum mengantongi izin karena belum kajian lingkungan.

Kepala Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Mekry J Sondey SE mengatakan persyarakat izin harus ada rekomendasi terlebih dahulu dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian, untuk selanjutnya dilakukan proses izin atas disposisi dari Bupati Minahasa.

“Kami tidak ingin ada persoalan di kemudian hari, dimana ada dampak hukum ketika dikeluarkan izin. Untuk itu, hal ini harus dikaji dengan baik sebelum akhirnya dikeluarkan izin,” kata Sondey.

Kepala Bappelitbangda Minahasa Drs Donald Wagey MBA mengatakan, arah pembangunan Kota Tondano memang cenderung ke arah barat, karena ke arah timur terkendala dengan persawahan. Sehingga menurutnya, untuk pembangunan ke arah sana menjadi perhatian pemerintah.

“Namun tetap ada kajian yang harus dilakukan, seperti dampak limbah terhadap lingkungan. Juga, disana ada TPA, jangan sampai dampak TPA mempengaruhi hingga ke pemukiman perumahan tersebut kemudian masyarakat mempersoalkan soal TPA, padahal TPA sudah ada terlebih dahulu,” kata dia.

Kepala Dinas PUPR Minahasa Nofry Lontaan ST mengatakan, semua izin harus diawali di Tata Ruang terlebih dahulu, sehingga ini sangat penting bagi Dinas PUPR untuk melakukan kajian-kajian dengan melibatkan stake holder terkait.

“Ini pentinh dilakukan sebab, awal perizinan harus dimulai dari Tata Ruang. Layak tidaknya lokasi tersebut menjadi kewenangan Dinas PUPR untuk mengkaji, sebelum nantinya memgeluarkan rekomendasi untuk perizinan,” kata Lontaan.

Dalam rapat ini kemudian menghasilkan 16 kesepakatan yang diusulkan masing-masing instansi teknis yang hadir yang menjadi kewajiban yang harus dipenuhi pihak pengembang PBS.

Pihak pengembang PBS Jes Nelson Dumais mengatakan, pihaknya telah membangun dua lokasi perumahan sebelumnya seperti si Desa Koka dan di Langowan. “Apa yang sudah dibahas ini menjadi catatan kami untuk kami laksanakan. Untuk itu, kami mohon maaf apabila dalam tindakan mendahului aturan yang ada,” ujarnya.

Hadir dalam rapat ini, Kepala Dinas PUPR Minahasa Nofry Lontaan ST, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Minahasa Teddy Sumual, Kepala Dinas Perhubungan Minahasa Ir Henky Kaunang, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Minahasa Johanes Pesik SIP, mewakili Dinas Lingkungan Hidup, mewakili Dinas Pertanian, serta mewakili pihak pengembang.(fernando lumanauw)

Leave a Reply