Berikan Keterangan Palsu, Hakim Perintahkan Jaksa Tahan Saksi, Sidang Korupsi TPAPD Bolmong Ricuh

Saksi Mursid Potabuga sewaktu mengambil sumpah sebelum memberikan keterangan dalam persidangan

Saksi Mursid Potabuga sewaktu mengambil sumpah sebelum memberikan keterangan dalam persidangan

Manado – Sidang kasus dugaan korupsi TPAPD Bolmong TA 2010, yang menjerat anggota legislator Sulut Marlina Moha Siahaan atau MMS ricuh, begitu Majelis Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melakukan penahanan kepada Mursid Potabuga, karena memberikan keterangan palsu dalam persidangan, Rabu (29/04/2017).

(Berikan Keterangan Palsu, Samsul Mokodompit Terancam Pidana, Sidang Korupsi TPAPD Bolmong http://cybersulutnews.co.id/berikan-keterangan-palsu-samsul-mokodompit-terancam-pidana-sidang-korupsi-tpapd-bolmong/)

Dimana, mantan Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Bolmong yang pernah di pinana karena melakukan aksi korupsi bersama MMS, menarik semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). “Saya sudah mencabut BAP itu. Karena saya pikir akan bebas jika melibatkan terdakwa. tapi nyatanya saya tetap dihukum,” jelas Mursid Potabuga.

“Saya memang pernah pergi ke rumah Dinas Bupati, tetapi bersama teman-teman SKPD. Saya tidak pernah membawa uang Rp1 miliar (seperti dalam keteranggannya dalam BAP),” tambah saksi.

(Baca juga : Eksepsi Ditolak, Sidang Korupsi Berlanjut, Mantan Bupati Bolmong MMS Terancam Pidana! http://cybersulutnews.co.id/eksepsi-ditolak-sidang-korupsi-berlanjut-mantan-bupati-bolmong-mms-terancam-pidana/)

Mendengar kesaksian mantan narapidana itu, Majelis Hakim Sugiyanto SH MH, Halidja Wally SH MH dan Wenny Nanda SH MH mencoba mengingatkan kembali kejadian yang terjadi 2010 silam.

“Kami sudah mendengar  keterangan dari saksi Ramla Mokodongan mengenai uang Rp1 miliar itu. Memang awalnya dia lupa-lupa. Terapi waktu membacakan BAP di halaman 16, dia mengatakan ya, pernah (mengetahui uang Rp1 miliar),” jelas Hakim.

Begitu juga keterangan yang diberikan Jun Salam, salah satu staf Mursid. “Dia mengaku pernah diajak saudara saksi pada 2010 menjelang Magrib. Katanya waktu dia akan membeli rokok, saudara saksi memanggilnya dan mengajaknya pergi ke rumah Dinas Bupati. Membawa uang dalam tas ransel pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu, jumlahnya Rp1 miliar. Ketika keluar dalam rumah Dinas, ia melihat tas ransel hitam yang dibawa saksi, sudah dalam keadaan terlipat,” jelas Hakim.

“Majelis Hakim meminta saksi untuk menerangkan keterangan yang benar ya. Karena sebelum Majelis Hakim mengambil sikap, Majelis Hakim telah lebih dulu mendengar keterangan dari saksi lain. Kalau kamu menerangkan kesaksian seperti ini, kamu telah merendahkan martabat Pengadilan Tipidkor, karena memberikan keterangan seperti ini. Saya peringatkan sekali lagi, terangkan yang benar. Kalau tidak kamu bisa diancam 7 tahun penjara,” tegas Hakim.

Mendengar penegasan tersebut, saksi Mursid yang mengenakan kemeja biru bergaris putih meminta waktu 30 menit untuk pikir-pikir mengenai keterangan yang akan ia berikan nanti. Sebab menurut Mursid, selain menjadi penentu dalam sidang korupsi ini, keterangan yang akan dia berikan juga menentukan nasib keluarganya.

“Saya minta waktu pak Hakim untuk berpikir. Saya mengaku tertekan. Begitu juga dengan nasib keluarga saya. Saya pernah diancam akan dipecat karena masalah ini. Saya juga sudah dipanggil kepala KPN. Saya dihukum 2011-2012. Saya juga sudah mencabut keterangan waktu itu,” katanya dengan memejamkan mata.

Sidang pun akhirnya diskor selama setengah jam. Sayangnya, meski telah diberikan waktu selama setengah jam untuk berpikir, saksi tetap memilih untuk memberikan keterangan palsu, dan bersikukuh kalau terdakwa MMS tidak terlibat dalam kasus itu.

“Kami menilai saksi memberikan keterangan palsu, sebab keterangan dalam sidang berbeda dengan BAP. Mencabut BAP tanpa alasan yang jelas. Kami juga memberikan waktu selama satu bulan kepada saksi untuk berpikir. Menetapkan dan memerintahkan saksi untuk ditahan. Memerintahkan JPU untuk melakukan pemeriksaan dan penuntutan kepada saksi,” tegas Hakim.

Sidang pun ricuh. Didalam ruang persidangan, beberapa warga Bolmong berteriak. Mereka menilai kebijakan yang diambil Hakim tidak tepat. Sebagai wujud protesnya, mereka meminta agar JPU turut menahan mereka bersama saksi Mursid Potabuga. Sidang kemudian ditunda hingga pekan depan, masih dengan agenda pemeriksaan saksi.

Sebagaimana dalam dakwaan yang dibacakan JPU Da’wan Manggalupang Cs, terdakwa selaku Bupati Bolaang Mongondow secara bersama-sama dengan Mursid Potabuga selaku Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bolmong, juga selaku PPTK (terpidana) besarma Ferry Sugeha, selaku pengguna anggaran (terpidan), bersama Suharji Makalalag, selaku Kepala Badan Perencanaan Pembanguna Penanaman Modan dan Statitik (BP3MS).

Cymmy Chabby Plhip Wua selaku Kepala Bagian Pemerintah Desa di Sekretariat Daerah Kabupaten Bolmong, juga selaku PPTK (terpida), bersama Ikram S Lasinggaru selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (terpida) dan Farid Asimin selaku Asisten III (terpidan).

Secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain, hingga merugikan keuangan Negara. Dimana berdasarkan APBD Kabupaten Bolmong Tahun Anggaran 2010, telah tertata pembayaran TPAPD. Yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi TPAPD triwulan kedua tahun angaran 2010 sebesar Rp1 milair dan dana TPAPD triwulan ke tiga sebesar Rp250 juta.

Dengan demikian, total dana yang diterima atau dikuasai oleh terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi TPADP sebesar Rp1,250 miliar. Terdakwa bersama atau sendiri dengan para terpidana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang masing-masing Mursid Potabuga, Ikram S Lasinggaru.

Atas perbuatan itu, terdakwa diancam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18, UU RI No 31, tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan UU RI No 31 tahun 1999, tentang pemberantasan Tipikor jo pasal 55, ayat 1 ke-1, KUHP Pasal 64 ayat 1.

Serta dakwaan subsidiair Pasal 6 ayat (1) huruf a, c dan f, UU No 25, tahun 2003 tentang perubahan UU No 15 tahun 2002, tentang tindak pidana pencucian uang, jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana (jenglen manolong)

Leave a Reply