Berkas Perkara Korupsi RTJK Desa Liandok Tak Kunjung Dilimpahkan, Usaha Tim Kejagung Dipatahkan!

Manado – Kerja keras tim Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dalam membongkar kasus korupsi pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) di Desa Liandok, Kabupaten Minahasa Selatan sepertinya dengan sengaja telah dipatahkan pihak Kejaksaan Negeri Amurang.

Pasalnya, hingga detik ini berkas perkara tiga tersangka yang telah dilimpahkan Kejagung untuk selanjutnya berproses di pengadilan, tak kunjung dilimpahkan.

Pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) yang menerima langsung berkas ketiga tersangka, masing-masing Joel Ch Kumajar (Pejabat Pembuat Komitmen), Denny Jefrie Kondoy dan Jefry Prang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Disosnakertrans Minsel, kembali melimpahkan berkas tersebut ke Kejari Amurang untuk dilakukan penuntutan, agar kasus segera berproses di Pengadilan Tipikor Manado.

Sayangnya, pihak Kejari tak juga melimpahkan berkas itu. Kejati Sulut ketika dikonfirmasi soal perkembangan kasus, melalui Kasi Penkumnya Arie Kanahau, terkesan acuh atas persoalan ini. “Berkas perkara korupsi Liandok itu ditangan Kejari Amurang, nanti tanyakan saja ke Kasi Pidsunya,” ujar Kanahau, baru-baru ini.

“Jadi dalam kasus itu Kejagung yang turun langsung. Karena ini wilayah hukum Kejati Sulut ya diserahkan ke Kejati Sulut. Dan pihak Kejati melalui Kejari Amurang telah melakukan penahanan dan sesegera mungkin untuk melimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Negeri Manado,” terang Kanahau tanpa menyebutkan waktu pasti berkas tiga tersangka tembus pengadilan.

Ketiga tersangka dijerat hukum karena diduga kuat telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, perekonomian Negara.

“Sesuai dengan DIPA angaran sebesar Rp6,7 miliar. Nah, sesuai dengan DIPA tersebut, angaran untuk kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) sebanyak 100 unit dengan angaran Rp3,4 miliar,” jelas Kanahau, beberapa hari setelah Kejagung melimpahkan berkas.

Lebih lanjut, diuraikan letak penyimpangan bermula pada proses pembayaran atas pekerjaan RTJK. Dimana realisasi bobot pekerjaan pembangunan RTJK oleh PT Underkon Cipta Pratama ternyata hanya sebesar 65,05 persen. Namun, Jefry Prang selaku KPA malah menyetujui dilakukan proses pembayaran 100 persen atas pekerjaan tersebut. Akibatnya, terjadi kerugian negara sebesar Rp 2,4 miliar.

Menariknya lagi, hasil pemeriksan dan temuan atas pekerjaan pembangunan RTJK tipe 36 sebanyak 100 unit, ternyata bermasalah atau tidak sesuai bestek. (jenglen manolong)

Leave a Reply