BPK-RI Audit LKPD Pemkab Minahasa Tahun 2018, Bupati ROR Perintahkan Jajaran Pro Aktif

Minahasa – Mulai 6 Februari hingga 17 Maret 2019 mendatang, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Minahasa tahun anggaran 2018, akan diaudit Tim Auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan Repoblik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Hal ini diawali dengan pertemuan antara Bupati Minahasa Ir Royke Oktavian Roring MSi bersama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa, Jumat (09/02), bertempat di ruang sidang Kantor Bupati, Tondano.

Ketua Tim-Auditor BPK-RI Perwakilan Sulut Elivira Amelia Kaligis mengatakan pertemuan ini sebagai entry maping, agar tidak ada salah persepsi antara BPK dengan pihak terperiksa, yang dalam hal ini Pemkab Minahasa. Karena menurutnya, hasil pemeriksaan inilah yang akan menjadi dasar BPK mengeluarkan opini terhadap LKPD Kabupaten Minahasa tahun 2018.

“Ini merupakan pemeriksaan interim, dan yang menjadi objek pemeriksaan yakni mencakup semua data dan dokumen pelaporan dari semua SKPD. Itu sebabnya, kami mohon agar dokumen yang diberikan SKPD bebar-benar real dan apa adanya, supaya kami tidak salah dalam menyimpulkan,” tandas Kaligis.

Sementara, dengan adanya pemeriksaan dari BPK ini, Bupati ROR menegaskan kepada seluruh jajarannya agar bersikap koperatif dan harus ada di tempat saat jadwal pemeriksaan. “Jangan ada yang keluar daerah ketika ada jadwal pemeriksaan dari tim BPK,” tegasnya.

Selanjutnya, dirinya kemudian meminta kepada para pejabat yang baru-baru ini dimutasikan ke jabatan yang lain agar tetap memberi pendampingan pada saat instansi tempatnya semula bertugas sedang diperiksa.

“Tanggung jawab di tempat yang lama jangan diabaikan meski saudara sudah dimutasi, karena ini menyangkut laporan keuangan tahun 2018, yang tentunya yang lebih menguasai dokumen adalah pejabat yang lama,” ujarnya.

“Bersikaplah kooperatif dan berikan semua dokumen yang diminta, jangan ada alasan lain-lain karena saya sudah mengingatkan hal ini jauh sebelumnya agar pemeriksaan nanti berjalan lancar dan tidak ada salah persepsi antara BPK dengan SKPD yang diperiksa,” tandasnya.

Bupati ROR kemudian meyakini, bila semua SKPD bekerja dengan baik dan sesuai aturan, laporan keuangan Pemkab Minahasa tahun 2018 akan dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI.

“Makanya saya minta dokumen yang diserahkan harus sesuai, agar BPK tidak salah dalam menyimpulkan,” pungkasnya.

Ada pun tim BPK yang akan bertugas di Kabupaten Minahasa yakni Tangga Mulaiman Purba sebagai Penanggung Jawab, Aris Asmono Wakil Penanggung Jawab dan Ruspita Dewi selaku Pengendali Teknis. Sedangkan tim pemeriksa terdiri dari Elivira Amelia Kaligis selaku Ketua Tim bersama tiga anggotanya yakni Luana Nogita Malau, Ilham dan Novarina Lumban Gaol.

Dalam pertemuan ini Bupati turut didampingi, Sekretaris Daerah Minahasa Jeffry Robby Korengkeng SH MSi dan para Assisten Sekdakab Minahasa, serta dihadiri pula oleh seluruh pimpinan SKPD, Kepala Bagian dan para Camat se-Kabupaten Minahasa.(fernando lumanauw)

Leave a Reply