BPK Sarankan Kepala Daerah Beri Punishment Pejabat Kena TGR

Manado – Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan Sulut Drs Tangga M Purba merekomendasikan kepada kepala daerah, baik Gubernur, Bupati dan Walikota memberikan punishment bagi pejabat yang terkait Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

“Ini agar ada efek jera bagi yang masuk rekomendasi dari BPK. Tentunya memerlukan komitmen dari kepala daerah untuk membangun daerahnya dengan prinsip clean government and good government,” ujar Purba saat didampingi Kepala SubAuditorat Sulut 1 Ida Irawati dan Kepala Subauditorat Sulut II Amin Adab Bangun, dalam Forum Media WorkShop, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara atas LKPD Provinsi Kabupaten Kota TA 2016, yang digelar di Aula BPK RI Sulut, Rabu (04/10/2017) sore.

Sementara dari data dari BPK RI Perwakilan Sulut mencatat, terdapat 62,34 persen temuan di Pemda baik pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, masih ditindaklanjuti diantaranya masalah aset dan perjalanan dinas/tiket travel.

“Itu akan ditidaklanjuti walaupun sudah sejak tahun lalu, nanti laporan keuangan ditahun 2017 ini jadi penilaian lagi, bisa saja kasusnya berlainan juga bisa dengan kasus yang sama,” ingat Purba sembari mencontohkan masalah asset, dimana nama dan neraca akumulatif.

Jadi bisa berulang tanpa mengenyampingkan rekomendasi temuan sebelumnya dan akan memperngaruhi pemberian opini.

Selain itu dirinya juga menerangkan secara mekanismenya kelembagaan dari BPK RI itu terdapat dalam UUD 1945 Amandemen ke tiga sebagai lembaga tinggi negara, sejajar dengan Mahkamah Agung dan merupakan lembaga yang bebas dan mandiri.

“Kalau BPK dibawah negara dengan tugas audit, kalau BPKP itu merupakan lembaga dibawah Presiden fungsinya hampir sama namun lebih kepada kontroling (BPKP).

Di mana BPK bisa memberikan opini dalam pemeriksaan keuangan negara di pemerintahan pusat, provinsi dan Kabupaten Kota,” jelasnya.

Dikatakan, mekanisme BPK dalam melakukan pemeriksaan yang awalnya itu kepada Pemda, selanjutnya keluar LHP diserahkan kepada DPRD yang biasanya dalam sidang paripurna.

“Selanjutnya apabila ada hal-hal yang akan dipertanyakan DPRD, itu bisa ke BPK sebelum diserahkan ke Pemda (Provinsi, Kabupaten Kota). Kemudian ada Aparat Penegak Hukum (APH) yang berfungsi jika ada penyerahan temuan mengandung unsur pidananya,” jelasnya.

Disatu sisi terang Purba, jika pejabat Pemda ada temuan, BPK hanya merekomendasikan sesuai aturan, namun tidak bisa lebih jauh kedalam karena itu kebijakan kepala daerah.

”Disitulah bisa terlihat komitmen kepala daerah untuk kebaikan pemerintahannya. Opini WTP itu bukan berarti bebas dari adanya dugaan korupsi,” tandas Purba.

Leave a Reply