Buka Kegiatan Pelaksanaan RANHAM, Ini Kata Sekda Korengkeng

Minahasa – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Minahasa, menggelar kegiatan penguatan kelembagaan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Minahasa, Kamis (27/06) pagi, di ruang rapat Kantor Bupati, Tondano.

Kegiatan ini dibuka secara resmi pelaksanaannya oleh Bupati Minahasa Ir Royke Octavian Roring MSi, yang diwakili Sekretaris Daerah Minahasa Jeffry Robby Dondokambey SH MSi. Sekda Korengkeng dalam sambutan tertulis Bupati mengatakan, HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia bersifat universal dan langgeng. Karena itu, dikatakan Korengkeng, HAM harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan ditegakkan.

“Artinya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang diterapkan dengan undang-undang, dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil, sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, dalam suatu masyarakat demokratis, tetapi juga perlindungan dan penegakan HAM merupakan kewajiban dan tanggung jawab Negara terutama Pemerintah, dan diperlukan partisipasi masyarakat,” terang Korengkeng.

Hal ini menurut Korengkeng, sejalan dengan Visi Minahasa yakni, terwujudnya Minahasa maju dalam ekonomi dan budaya, berdaulat, adil dan sejahtera. Maka dari itu, Pemkab senantiasa berupaya untuk mewujudkan Minahasa peduli HAM.

“Untuk itu, Pemkab Minahasa memiliki komitmen terhadap pemenuhan 10 hak dasar manusia yang menjadi hak individu bagi setiap masyarakat, melalui pelaksanaan program kegiatan yang dikaitkan dengan 4 bidang utama yaitu pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi kerakyatan. Jadi dalam hal ini, pemahaman tentang HAM harus mampu dijabarkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada HAM,” tukasnya.

Lanjut dikatakannya, RANHAM 2015-2019 generasi IV telah ditetapkan oleh Presiden RI melalui Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2015 pada 22 Juni 2015. Ini merupakan lanjutan dari RANHAM generasi I (1998-2003), Generasi II (2004-2009), dan generasi III (2010-2014).

Adapun dokumen RANHAM 2015-2019 ini menurutnya, bertujuan untuk mendorong politik HAM negara, untuk melaksanakan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan atas HAM bagi setiap orang yang ada di Indonesia dan mendorong para penyelenggara kekuasaan negara untuk menjalankan tugas mereka mengabdi pada masyarakat dengan berorientasi pada HAM serta membangun kerja sama yang sinergistik antar lembaga pemerintah dengan civil society dalam upaya pamajuan HAM.

“Harapannya akan ada perubahan yang cukup signifikan dalam implementasi RANHAM dibandingkan dengan yang terdahulu dan tidak akan mempengaruhi kecepatan pencapaian dan kualitas output outcome,” ujarnya.

Selain melibatkan Pemkab, Perpres ini juga memberi peluang bagi keterlibatan dan peran serta masyarakat, sejak tahap, penyusunan pelaksanan pamantauan dan evaluasi, dan kedepannya berbagai perumusan program dan kegiatan pada masing-masing SKPD agar dapat melibatkan peran serta aktif masyarakat.

“Untuk itu saya berharap, jajaran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab Minahasa harus memiliki komitmen kuat untuk mengadopsi dokumen RANHAM periode 2015-2019 ini ke dalam rencana kerja dan rencana strategisnya masing-masing dan diimplementasikan dalam layanan masyarakat,” pungkasnya.

Sementara, kegiatan yang diawali dengan laporan kegiatan oleh Kepala Bagian Hukum Setdakab Minahasa Willem P Naiggolan SH MH ini, menghadirkan narasumber yakni, Kepala Bidang HAM Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sulut Reba Paputungan SIP MSi, Kepala Sub Bagian Pemajuan HAM Biro Hukum Setda Prov Sulut, Moderator Kasubag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum Marshall Sumampouw SH MSi serta para peserta yakni utusan Dinas Badan kantor dan masyarakat sekitar 100 orang.(fernando lumanauw)

Leave a Reply