‘Bukang Daong Lemong’, Kesbangpol Juara Penyerapan Anggaran

Manado – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) berhasil menjadi nomor satu dalam penyerapan anggaran tahun 2017. Hal ini terungkap pada rapat evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran (EPRA) Provinsi Sulut, Selasa (28/11) di ruang CJ Rantung kantor gubernur. Rapat ini dipimpin Wakil Gubernur Steven Kandouw.

Badan yang dikepalai Steven Liouw ini hingga November telah mencapai 90 persen dalam realisasi anggaran, melampaui puluhan SKPD lain di lingkungan Pemprov Sulut.

Kaban Kesbangpol Sulut mengaku, anggaran yang ada di SKPD yang ia pimpin kebanyakan untuk biaya kegiatan non fisik serta bantuan partai politik. “Hampir semua kegiatan sudah terealisasi,” ujar pria yang akrab dengan jargon ‘bukang daong lemong’ ini.

Adapun, dalam rapat EPRA tersebut, terungkap bahwa berdasarkan hasil monitoring serapan anggaran yang dilakukan Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw atas perintah Gubernur, Olly Dondokambey terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemprov Sulut, memasuki akhir tahun angaran 2017, terdapat Rp 1,3 triliun yang belum terserap.

“Ini memprihatinkan juga karena (waktunya) tinggal 15 hari (batas pemasukan berkas transaksi), mungkin seperti belanja modal yang sudah lama selesai namun belum dicairkan. Tapi pada devaktonya masih ada 1,3 triliun dan ini cukup memprihatinkan,” terang Kandouw kepada wartawan, Selasa (28/11/2017) di lobi kantor Gubernur.

Dicontohkannya salah satu SKPD yakni Dinas Prasarana dan Pemukiman (Praskim) sekarang baru mencapai 60 persen penyerapan anggarannya.

“Dinas PU juga ada Rp140 miliar walaupun itu sudah 60 persen. Ada juga yang tidak dilaksanakan karena gagal lelang seperti di Dinas Pariwisata dan di Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian (DKISP),” ungkapnya.

Sementara dikatakan Sekprov Sulut, Edwin Silangen bahwa penyampaian SPJ yang batasnya sampai tanggal 15 Desember untuk diseriusi masing-masing SKPD karena hal itu juga menyangkut dengan kinerja SKPD.

“Tinggal menghitung waktu, biasanya diakhir tahun banyak proses pencairan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan jajaranya harus mempersiapkan proses yang diajukan para SKPD. Selanjutnya, agar anggaran kedepan tidak lagi diakhir tahun anggaran banyak tersisa maka, sekarang sudah bisa dilakukan ketika selesai APBD, dari Jakarta (pusat) ada perbaikan, kita langsung koordinasikan untuk dilakukan lelang,” kata Sekprov, sembari mengingatkan para SKPD anggarannya harus diserap.

Leave a Reply