Bupati JWS Hadiri Rakornas Data Terpadu Yang Dibuka Mensos Khofifah

Jakarta – Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow MSi mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Data Terpadu 2017, yang digelar oleh Kementerian Sosial Repoblik Indonesia, Senin 11 September 2017 pagi, bertempat di Hotel Mercure Ancol, Jakarta.

Kegiatan yang dibuka oleh Menteri Sosial RI Hj Khofifah Indar Parawansa ini, turut juga dihadiri oleh Sekjen Kemensos Harry Soeratin, para Dirjen dan Direktur Kemensos dan diikuti oleh para Bupati, Walikota dan Kepala Dinas Sosial se-Indonesia, sementara Bupati JWS didampingi oleh Kepala Dinas Sosial Minahasa Royke Kaloh SH MAP dan Sekretarisnya Denny Tualangi SE.

Dalam arahannya, Mensos Khofifah mengingatkan mengenai pentingnya dinas sosial di daerah. Dinsos menjadi garda depan dalam pemberian bantuan.

“Hari ini kita rapat koordinasi nasional. Saya ingin menyampaikan kepada yang terhormat bapak bupati dan walikota, tugas dinas sosial dapat menjadi sangat signifikan dan bahkan mungkin menjadi frontliner atas kesuksesan dari daerah yang bapak ibu pimpin,” ujar Khofifah.

Karena dasar tersebut di atas, kata Khofifah, Kemensos meminta kepala daerah untuk mendukung penuh program pendataan dan pemberian bantuan. Sebagaimana diketahui, Dinas Sosial berada di bawah kepala daerah.

“Oleh karena itu mohon kami dari kementerian sosial bisa disupport jadi seluruh otoritas bapak ibu bupati walikota yang memang pada undang2 no 13 tahun 2011. Sebelumnya validasi data itu bottom up process,” tukasnya.

“Kami juga menyampaikan ke Pak Mendagri tentang undang-undang No 13 tahun 2011 ini sering-sering dikomunikasikan. Karena penanganan APBD ini masuk dalam program prioritas nasional,” kata Khofifah lagi.

Untuk kepala daerah yang menggabungkan dinas sosial dengan fungsi lain, Khofifah juga mengingatkan mengenai tantangan yang dihadapi.

“Ketika tahun depan penerima PKH (Program Keluarga Harapan) akan menjadi 10 juta, bantuan pangan juga 10 juta. Ada proses pengintegrasian bansos dan bantuan pangan, PKH menjadi satu kartu. Masih ada 5,5 juta penerima Rastra yang tidak menerima PKH,” pungkasnya.

Kegiatan Rakor yang akan berlangsung hingga Selasa 12 September 2017 ini, menurut Kadis Sosial Royke Kaloh meliputi penyajian materi-materi dari para pejabat terkait.(fernando lumanauw)

Leave a Reply