Bupati ROR Ajukan Nota Pengantar KUA-PPAS Pemkab Minahasa ke DPRD Minahasa

Minahasa – Bupati Minahasa Ir Royke Oktavian Roring MSi, mengajukan nota pengantar ramcangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Kabupaten Minahasa tahun anggaran 2019, ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa, dalam Rapat Paripurna, Rabu (07/11) sore, yang dilaksanakan di ruang rapat Kantor DPRD Minahasa.

Rapat Paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Minahasa James Rawung SH, didamping Wakil Ketua Ventje Mawuntu dan Ivonne Andries, serta Sekretaris DPRD Minahasa Dr Christian Vicky Tanor MSi, serta di hadiri juga Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey SSi, Sekretaris Daerah Minahasa Jeffry Robby Korengkeng SH MSi, para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa, serta seluruh jajaran Pejabat Pemkab Minahasa, mewakili Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Minahasa, dan segenap Anggota DPRD Minahasa.

Bupati ROR dalam penyampaian nota pengantar ini mengatakan, nota pengantar KUA-PPAS APBD tahun 2019 ini didasari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 22 tahun 2018, tentang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), pasal 8 ayat 4 yang secara khusus mengatur bahwa, dalam hal daerah yang masa jabatan Kepala Daerah nya berakhir pada tahun 2018 dan atau tahun 2019, maka penyusunan RKPD tahun 2019 dan RKPD Perubahan tahun 2019 memperhatikan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.

Dikatakan ROR, ada berbagai rencana program yang akan dilaksanakan Pemkab Minahasa di tahun 2019 mendatang yang tercantum dalam draf nota pengantar tersebut, dimana pembangunanya akan dilakukan dalam lima skala prioritas yang bertujuan untuk tata kelolah pemerintahan yang baik serta meningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

“Tentunya kita akan melibatkan juga paritisipasi dari masyarakat. Tentu juga tak lepas dari prinsip kinerja, efektif, efisien dan transparansi, serta memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, kepatutan dan asas manfaat untuk masyarakat. Arah kebijakan daerah mendasar pada permasalahan yang ada seperti pendidikan dasar, akses kesehatan, ekonomi, ketahanan pangan dan yang lainnya,” ujarnya.

“Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka dapat kami sampaikan bahwa, KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2019 ini berdasarkan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, RPJMD Provinsi, program prioritas nasional serta undang-undang nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan bidang kewenangan berdasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan, serta pelaksanaan urus penunjang,” terang ROR.

Lanjut dikatakannya, RKPD Minahasa tahun 2019 ini dalam penyusunan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi pembangunan yang digaris dalam RPJMN 2015-2019. RKPD ini juga merupakan penjabaran dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2015-2019. RPJMD Minahasa memiliki tema sesuai visi ROR-RD yakni , mewujudkan Minahasa yang maju dalam ekonomi dan budaya, berdaulat, adil dan sejahtera.

ROR pun kemudian menjelaskan garis besar kebijakam umum dalam penyusunan KUA APBD Minahasa tahun anggaran 2019. Beliau juga menjelaskan mengenai masalah-masalah mendasar yang diperkirakan akan menjadi tantangan pada pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2019, dan juga menjelaskan ringkasan pendapatan belanja dan pembiayaan daerah tahun anggaran 2019.(fernando lumanauw)

Leave a Reply