Dakwaan Jaksa Sebut Bupati Minut Terima Rp 8,8 M Dalam Proyek Pemecah Ombak Minut

Ketiga Terdakwa Saat Menghadiri Persidangan

Manado, Cybersulutnews- Pengusutan perkara korupsi penanganan darurat pembuatan tanggul penahan/pemecah ombak, Desa Likupang Dua, pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Tahun 2016, dengan terdakwa
RMT alias Rosa, SHS alias Steven, RM alias Robby Selasa (13/02) telah mulai digulirkan.

Menariknya dalam dakwaan ketiga terdakwa nama Bupati Minut Vonnie Aneke Panambunan ikut terselip menikmati kerugian Negara. Bahkan Ketua Partai Gerinda Sulut tersebut, diduga paling banyak melakukan korupsi dalam perkara ini.

JPU menyebutkan kalau terdakwa Rosa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dengan mengerat uang Negara sebesar Rp.100.000.000, terdakwa Robby Rp. 348.000.000 dan Bupati VAP 8,8 lebih
Dijelaskan JPU proyek ini tidak dilakukan pemilihan barang dan jasa terhadap pelaksana kegiatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. Bahkan penyerahan dana pencairan hasil pekerjaan tidak diberikan kepada pihak pelaksana pekerjaan.

“Sebagaimana tercantum dalam laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara BPKP perwakilan Provinsi Sulut, atas dugaan tindak pidana korupsi hasil pemeriksaan di lapangan terdapat selisih pekerjaan,” jelas JPU.

Menurut JPU yang terpasang dilapangan dengan pekerjaan yang tertera di dalam kontrak dengan perincian sesuai kontrak Rp15.299.027.638, terpasang di lapangan Rp5.604.710.197, selisih Rp8.813.015.856. Dengan demikian dari hasil pemeriksaan di lapangan terdapat potensi kerugian negara dari selisih pekerjaan di dalam kontrak.

Akibat perbuatan para terdakwa dengan
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan di tambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tetang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan undang-undang nonor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, “tandas JPU. (Marend)

Leave a Reply