Dilaporkan LSM Inakor ke Kejaksaan, Kadis PUPR Minahasa Bantah Lakukan Korupsi

Minahasa – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Inakor Sulawesi Utara, belum lama ini melaporkan ke Kejaksaan Negeri Minahasa terkait adanya dugaan tindak pindana korupsi yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  (PUPR) Kabupaten Minahasa.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas PUPR Minahasa Nofry Lontaan ST, ketika ditemui Cybersulutnews.co.id, Selasa (27/08) siang, membantah adanya tindak korupsi di instansi yang dipimpinnya.

“Laporan indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.248.100.778 pada sejumlah tiga proyek pekerjaan yakni proyek rehabilitasi jalan dalam kota Tondano, rehabilitasi jalan dalam kota Langowan dan Peningkatan jalan struktur jalan Tondano-Papakelan-Rerer pada tahun 2017 yang di laporkan oleh LSM Inakor itu tidak benar dan perlu di klarifikasi,” kata Lontaan.

Menurutnya, proyek tersebut telah melawati tahapan pemeriksaan pihak Inspektorat Minahasa dan Badan Pemeriksa Keuangan Repoblik Indonesia (BPK-RI) pada tahun 2018 dan tidak didapati adanya penyimpangan.

“Dari hasil pemeriksaan tersebut tidak ditemukan ada kerugian negara seperti yang di laporkan LSM tersebut. Apa lagi, pada 2018 lalu Pemkab Minahasa memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK-RI. Jadi, bagaimana mungkin ada kerugian negara, apa lagi proyek tersebut sudah dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat, silakan anda datangi dan lihat sendiri,” ujarnya.

“Tapi selaku warga negara yang taat hukum kami tentunya akan menghormati proses hukum, apa lagi sudah di laporkan di Kejari. Tapi perlu saya klarifikasi dan tegaskan bahwa dalam pekerjaan proyek tersebut tidak ada masalah,” tegasnya.

Diketahui, Ketua DPW LSM Inakor Sulut Rolly Wenas SSos mengatakan, dari proyek tersebut, hasil pekerjaan LPA Kelas A tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam peraturan, hingga diduga terjadi mark up/ pengelembungan anggaran.

Wenas juga berharap, unit teknis penyedia pekerjaan yang menggunakan anggaran negara lebih khusus pengawas dan PPK agar lebih maksimal dalam melakukan pengawasan.

Jika evaluasi pengawasan lapangan berjalan baik maka, tidak akan ada pekerjaan yang tidak sesuai spek harus dibayarkan atau pekerjaan yang tidak sepenuhnya selesai harus dibayarkan berdasarkan laporan selesai pekerjaan sembari berharap agara laporan yang di layangkan di Kejari Minahasa dapat di Usut Sampai Tuntas tandasnya.(fernando lumanauw)

Leave a Reply