Dipantau Koordinator P3MD dan PID Kemendes, Dinas PMD Mulai Evaluasi APBDes di Tingkat Kabupaten

Minahasa – Dinas Pembersayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Minahasa, mulai melakukan evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2020, untuk 227 desa di Kabupaten Minahasa.

Kepala Dinas PMD Minahasa Jeffry Tangkulung SH MAP, kepada Cybersulutnews.co.id, Kamis (23/01) siang mengatakan, evaluasi APBDes tingkat Kabupaten ini sudah dilaksanakan sejak Senin (20/01) awal pekan, dan akan dilakukan paling lambat hingga akhir Januari nanti.

“Sudah sekitar 50 persen lebih Desa yang sudah menyerahkan APBDes untuk di evaluasi tim di tingkat Kabupaten. Kami berupaya Minahasa bisa selesai tepat waktu sehingga sudah bisa mecairkan ADD dan DD,” kata Tangkulung.

Sementara, evaluasi APBDes yang melibatkan tim terdiri dari lintas instansi seperti, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bapelitbangda, Inspektorat, Bagian Hukum Sekdakab dan Dinas PMD ini, dipantau langsung Koordinator Provinsi Sulawesi Utara Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dan Program Inovasi Desa (PID) dibawah Kementerian Desa Repoblik Indonesia, Ir Murphy Kuhu.

Murphy Kuhu ketika diwawancarai Cybersulutnews.co.id, disela-sela pantaunnya mengatakan, perintah dari Presiden RI Ir Joko Widodo bahwa, untuk pencairan Dana Desa (DD dan Anggaran Dana Desa (DD) diupayakan paling lambat minggu terakhir Januari.

“Memang perintah pak Jokowi, minggu terakhir Januari diupayakan sudah ada proses pencairan. Untuk itu, kami mendorong agar evaluasi APBDes ini dilakukan secara cepat, agar supaya pencairan bisa secepatnya. Sebab, untuk tahun ini tidak lagi seperti tahun lalu yang harus menunggu banyak Desa lengkap berkas baru cair. Sekarang, satu Desa saja sudah lengkap maka sudah bisa langsung dicarikan ke Desa yang lengkap berkas tersebut,” terang Kuhu.

Kuhu kemudian mendorong Pemeintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Minahasa, agar secepatnya menyelesaikan evaluasi APBDes ini tepat waktu.

“Kalau cepat selesai, itu akan mempengaruhi nilai atau nominal ADD dan DD yang akan diperoleh tahun depan, karena ada reward dari Pemerintah Pusat. Makanya, semua harus pro aktif, baik dari masyarakat, kelembagaan di Desa, Pemerintah Desa hingga Kecematan, bahkan Pemerintah Kabupaten,” pungkasnya.(fernando lumanauw)

Leave a Reply