Direstui SHS Pelesir Amerika, 5 Srikandi Pemprov Sulut Mejeng di Golden Gate Bridge

Manado – Menjadi pejabat eselon 2 pemerintah provinsi (pemprov) Sulut sungguh enak. Selain mendapat fasilitas kendaraan dinas mewah dan tunjangan besar,  mereka juga diberi kesempatan untuk berlibur ke luar negeri.

Kali ini, kesempatan berlibur di luar negeri diambil 5 pejabat eselon 2 pemprov Sulut, masing-masing, Kepala Badan Lingkungan Hidup Olvie Atteng, Kepala BP3A Mieke Pangkong, Kepala Dinas Perkebunan Jenny Karouw, Kepala Biro Organisasi Lynda Watania dan Karo Perlengkapan Femmy Suluh. Lima pejabat yang semuanya perempuan ini secara bersama melakoni tour Amerika dan Canada. 

Dalam situs jejaring sosial, Femmy Suluh mengunggah foto-foto 5 srikandi berlatar belakang ikon kota-kota besar di Amerika seperti Gedung Putih Washington, Golden Gate San Fransisco dan lainnya.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut, SR Mokodongan,  Rabu (22/5) kepada wartawan mengatakan, tour Amerika dilakukan 5 srikandi pemprov Sulut ini dalam rangka menghadiri satu iven. “Yang saya tahu mereka menghadiri iven lingkungan atas undangan suatu NGO di negeri Paman Sam. Namun apa nama iven pastinya saya lupa,” kata Mokodongan menjawab wartawan.

Menurut Mokodongan, 5 srikandi ini sudah mendapat izin dari Gubernur SH Sarundajang. “Mereka izin selama 2 minggu,” katanya sembari menambahkan, Terkait biaya, sebagian ditanggung panitia di Amerika.

Adapun tour Amerika 5 srikandi Pemprov Sulut ini tuai sorotan.
Pemerhati pemerintahan jebolan Fisipol UGM, Taufik Tumbelaka menilai tour luar negeri bukanlah hal tabu bagi pejabat asalkan memiliki nilai urgensi terhadap kepentingan masyarakat secara luas. “Tetapi bila tidak urgen, meski tidak membebani pembiayaan secara besar namun akan kontras dengan masih tingginya masyarakat Sulut yang mengeluhkan minimnya perhatian pemerintah. Pasti akan dihubung-hubungkan, warga Sulut masih  banyak yang kesulitan namun pejabatnya asyik pelesir ke luar negeri,” ujarnya.

Ia juga menilai, pelesir pejabat sebagai bukti proses reformasi birokrasi tidak jalan. “Hal ini juga merupakan indikasi, betapa lemahnya kepekaan sosial Gubernur dan Wakil Gubernur yang mengizinkan bawahannya pelesir ke luar negeri ,” katanya.

Menurut dia, kejadian seperti itu justru menunjukkan bahwa langkah-langkah strategis untuk reformasi birokrasi di lingkungan Pemrov Sulut masih kabur.

Birokrasi Pemprov Sulut masih tidak efisien. Terlalu boros menyedot anggaran karena untuk belanja pegawai saja menyedot hampir separuh dana dari APBD. “Disamping itu, birokrasi Pemprov  Sulut  juga masih tidak efektif misalnya penempatan pejabat yang tidak peka sosial,”  tukasnya.

Leave a Reply