DPC PDI Perjuangan Minahasa Resmi Laporkan Allan Parinusa ke Polres Minahasa

Minahasa – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kabupaten Minahasa, resmi melaporkan Allan Parinusa ke Polres Minahasa, atas dugaan menyebar berita bohong atau hoax, di akun media sosial Facebook yang diduga milik Allan Parinusa, dengan nama akun Allan Sinyo.

Sekertaris DPC PDIP Kabupaten Minahasa Arnold Winowatan, kepada Cybersulutnews.co.id, Jumat (30/06), membenarkan hal tersebut. Menurutnya, sekitar pukul 12.30 Wita siang tadi, pihaknya telah melaporkan Allan Parinusa atas dugaan penyebaran berita bohong yang berkaitan dengan posisi Ketua DPC PDI Perjuangan yang menurut Parinusa melalui akun Facebooknya, telah diganti, dari Drs Jantje Wowiling Sajow MSi kepada Janes Parengkuan sebagai Ketua DPC yang baru.

“Ya kami sudah melaporkan yang bersangkutan karena telah menyebar berita bohong atau hoax soal pergantian Ketua DPC PDI Perjuangan Minahasa. Persoalan ini harus ditindak lanjuti agar jadi pembelajaran kepada kita supaya jangan sembarangan menyebar hoax yang merugikan organisasi dalam hal ini PDIP, maupun terhadap nama baik ketua DPC PDIP Minahasa JWS,” ujar Winowatan.

“Apa yang dilakukan Parinusa sangat berpotensi memecah belah PDI P Perjuangan di Minahasa, juga akan menimbulkan permusuhan antar sesama pengurus. Yang paling penting, kredibilitas JWS yang dipertaruhkan sebagai simbol dan icon serta wibawah PDIP di Minahasa,” pungkasnya.

Sebelumnya, DPC PDI Perjuangan Minahasa berencana melaporkan Parinusa karena telah menyebar berita bohong lewat akun Medsos Facebook dengan nama Allan Sinyo.

Di akun Facebook milik oknum Aparatur Sipil Negara Universitas Negeri Manado Allan Parinusa dengan nama akun Allan Sinyo, menyebarkan hoax atau berita bohong terkait pergantian Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kabupaten Minahasa, dari Drs Jantje Wowiling Sajow MSi kepada Pelaksana tugas Janes Parengkuan.

Dalam akun Facebook miliknya, Allan Sinyo menulis “Selamat buat bung Janes Parengkuan yang dipercayakan oleh DPD PDIP Sulut sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPC PDIP Minahasa…… MAJU BANTENG……….”

Sementara, untuk diketahui terkait adanya tindakan penyebaran kabar Hoax melalui Medsos, pihak Kepolisian Republik Indonesia telah mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan kabar bohong (hoax) di media sosial.

Sebab, Polri akan menjerat penyebar hoax di media sosial atau internet dengan pasal 28 ayat 1 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sesuai ketentuan dalam pasal tersebut, pada ayat 1 mengatur setiap orang dilarang untuk menyebarkan berita bohong.

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik,” demikian ketentuan ayat 1 pasal 28 UU ITE.

Dalam ayat kedua pasal tersebut, juga terdapat ketentuan larangan kepada setiap orang untuk menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian.

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA),” bunyi ayat 2 pasal 28 UU ITE.

Dalam bab ketentuan pidana pada UU ITE tercantum rincian ancaman pidana penyebar hoax. Pasal 45 atau 2 UU ITE berbunyi setiap orang yang memenuhi unsur yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 maka dipidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Selain pasal 28 tersebut, penyebar hoax juga bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dalam UU tersebut, ada dua pasal yang bisa menjerat penyebar hoax yaitu pasal 14 dan pasal 15.
Pasal 14

(1) Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
(2) Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan la patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Pasal 15: Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi, tingginya dua tahun.

Allan Parinusa sendiri terkait hal ini belum bisa dikonfirmasi hingga berita ini diturunkan.(fernando lumanauw)

Leave a Reply