DPRD Bitung Bakal Digaji di Bawah UMP

Kantor DPRD Bitung

Kantor DPRD Bitung

Bitung  – Berlomba-lombanya masyarakat ikut pencalonan legislatif satu di antaranya ingin menikmati fasilitas dan tunjangan “besar” sebagai wakil rakyat. Namun siapa sangka ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bitung yang akan menerima gaji pokok di bawah upah minimum provinsi atau UMP.

Jean Paendong, Kapala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Bitung, menyebutkan gaji yang bakal diterima para wakil rakyat periode 2014-2019 di bawah angka Rp 15 juta. Mantan Kasubag Protokol ini mengatakan jika dihitung gaji yang nantinya diterima tidak sebanding dengan pengeluaran yang dikeluarkan saat pencalonan. “Per bulannya tak sampai Rp 15 juta, paling tinggi Rp 13.414.085, jumlah tersebut sudah termasuk tunjangan kemudian dipotong pajak penghasilan (PPh),” kata Paendong di ruang kerjanya, baru-baru ini.

Dikatakannya, jika mengandalkan gaji pokok dari anggota DPRD dalam sebulan jumlahnya sangat kecil dibandingkan uang yang dikeluarkan selama kampanye. Bahkan di antara 25 anggota DPRD Bitung yang ada sekarang gaji pokoknya tanpa tunjungan lebih rendah dari  upah buruh maupun tenaga harian lepas (THL) di Pemko Bitung yang mengacu pada UMP Rp 1,9 juta.

“Untuk seluruhan anggota dewan, gaji (pokok) terendah Rp 1.666.680 dan tertinggi Rp 2.514.369 sedangkan gaji pimpinan DPRD justru jauh lebih rendah dibanding anggota yang gajinya mencapai Rp13 jutaan. Sedangkan pimpinan paling tinggi Rp 9 jutaan.,” kata dia sembari menambahkan untuk gaji pimpinan dewan bervariasi paling tinggi adalah gaji Ketua DPRD, Santy Gerald Luntungan yang per bulan menerima Rp 9.796.110, kemudian Wakil Ketua I, Maurits Mantiri sebesar Rp 8.514.060 dan terakhir Wakil Ketua II, Baby Palar sebesar Rp 8.188.590.

“Kenapa demikian karena gaji tiga pimpinan dewan telah dikurangi dengan tunjangan rumah dinas yang nominalnya sekitar Rp 7 juta lebih per bulan, dimana sejak tahun 2011 berdasarkan rekomendasi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tiga pimpinan dewan tidak lagi diizinkan menerima tunjangan perumahan. Sebagai gantinya, rumah dinas yang disediakan harus mereka tempati. Dan ini sudah dilakukan sejak saat itu, sehingga gaji mereka lebih rendah,” ujarnya.(hezky goni)

Leave a Reply