DPRD Terima Ranperda LKPJ Pemkab Minahasa 2019 Untuk Dibahas Lebih Lanjut

Minahasa – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa, dibawah kepemimpinan Bupati Minahasa DR Ir Royke Octavian Roring MSi dan Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey SSi, Rabu (24/06) sore, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019, ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa, lewat Rapat Paripurna.

Rapat Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Minahasa Glady Kandouw SE, didampingi Wakil Ketua Okstesi Pricilia Runtu MH ini, dilakukan secara virtual, dimana sebagian Anggota DPRD berada dalam ruang rapat Kantor DPRD, sementara yang lainnya berada pada ruang terpisah dan mengikuti rapat melalu aplikasi zoom, termasuk Bupati ROR dan Wabup RD yang mengikuti dari rumah.

Bupati ROR dalam laporannya menyampaikan bahwa, realisasi anggaran tahun 2019 sebagai berikut. Realisasi pendapatam daerah sebesar Rp 1.300.024.724.183.22, dari anggaran perubahan sebesar Rp 1.338.561.277.934 yang terdiri dari; realisasi pendapatan asli daerah, sebesar Rp 99.406.903.272.22 dari anggaran perubahan sebesar Rp 107.465.799.926, realisasi pendapatan transfer sebesar Rp. 1.160.596.352.759, dari anggaran perubahan sebesar Rp. 1.198.970.678.008.

Realisasi lain lain pendapatan daerah yang sah, menurut ROR sebesar Rp. 40.021.468.152 dari anggaran perubahan, sebesar Rp 32.124.800.000, realisasi belanja daerah, sebesar Rp 1.290.203.142.720, dari anggaran perubahan sebesar Rp. 1.414.637.057.412 yang terdiri dari; realisasi belanja operasi, sebesar Rp 1.137.880.494.646 dari anggaran perubahan sebesar Rp 1.206.851.988.714.

“Realisasi belanja modal Rp 146.150.994.074 dari anggaran perubahan sebesar Rp 194.102.964.868. tidak terdapat realisasi pada pos belanja tidak terduga dari anggaran perubahan, sebesar Rp 6.032.548.330. realisasi transfer sebesar Rp 6.171.654.000 dari anggaran perubahan sebesar Rp 7.649.555.500 yang terdiri dari realisasi penerimaan daerah sebesar Rp 61.075.779.478 dari anggaran perubahan sebesar Rp. 85.075.779.478 dan realisasi pengeluaran daerah sebesar Rp 5.000.000.000 dari anggaran perubahan sebesar Rp 9.000.000.000,” ujarnya.

Adapun beraca tahun 2019 terdiri dari total aset sebesar Rp. 2.013.278.972.932,57, kewajiban sebesar Rp 17.583.255.819,92 dan ekuitas sebesar Rp. 1.995.695.717.112,65.

“Laporan operasional tahun 2019 pemerintah kabupaten minahasa surplus sebesar Rp. 47.156.008.109,87 yang merupakan selisih antara realisasi pendapatan-Lo sebesar Rp. 1.308.041.663.408,22 dan realisasi beban-Lo sebesar Rp 1.260.885.655.301,35,” tukasnya.

Menanggapi laporan tersebut, semua Fraksi di DPRD Minahasa yakni, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi Maesa pun saat menyampaikan tanggapan mereka atas Ranperda LKPJ tersebut, menerima untuk dibahas pada tingkat selanjutnya, sesuai tahapan pembahasan, sementara Fraksi Nasdem tidak hadir.

Lebih lanjut, Bupati ROR dalam sambutan kemudian menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pemkab Minahasa yang secara bersama sama berusaha, bekerja keras dan berkomitmen untuk melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, sehingga untuk keenam kalinya mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) serta telah menyelesaikan Ranperda LJPJ APBD 2019, sehingga pada hari ini dapat dilakukan pembahasan bersama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Minahasa.

“Pada kesempatan ini juga saya terus menghimbau kepada masyarakat, bahwa dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 untuk tetap mengikuti protokol kesehatan,” pungkasnya.

Rapat ini sendiri juga dihadiri Forkopimda Kabupaten Minahasa atau yang mewakili, Sekretaris Daerah Minahasa Frits Muntu SSos, para Asisten Setdakab Minahasa, serta seluruh jajaran Pemkab Minahasa.(fernando lumanauw)

Leave a Reply