Dua Saksi Kantor Syahbandar Akui Terima Uang Makan Dari Agen Kapal

Manado,cybersulutnews – Sidang kasus dugaan Gratifikasi Kantor Syahbandar dan Otoritas di Pelabuhan (KSOP) kelas 1 Kota Bitung dengan terdakwa ES alias Erwan kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Manado, Rabu (14/11/2018).

Dalam agenda keterangan saksi kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bitung Charles Rotinsulu menghadirkan dua orang saksi yang bertugas pada Marine Inspektor. Mereka adalah Michael Bajo dan Megy.

Pada keterangaanya dipersidangan para saksi menjelaskan, bahwa dalam proses surat persetujuan berlayar (SPB), harus melewati proses pengesahan tanda tangan dari terdakwa. Saksi menjelaskan bahwa dalam proses pengurusan tidak dibenarkan ada iuran pembayaran tambahan, selain dari pada aturan pembayaran yang telah diatur. Namun diakui saksi para agen kapal kadang memberikan uang makan kepada mereka usai pengesahan telah dikeluarkan.

“Uang makan saja Rp. 50 Ribu Rupiah,” jelasnya didepan Ketua Majelis Hakim Arkanu.

Untuk diketahui, terdakwa Erwan yang merupakan ASN di bidang Pengawas Tertib Bandar dan Tertib Berlayar pada Seksi Keselamatan Berlayar pada kantor KSOP kelas 1 Kota Bitung itu tidak menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Itu terlihat dalam setiap penerbitan dan penandatanganan SPB yang dikeluarkan oleh dirinya tidak melalui mekanisme yang seharunya. Dimana, terdakwa dalam melaksanakan tugasnya terkadang tidak selalu melakukan verifikasi dokumen dan pemeriksaan fisik kapal.

Sehingga dalam penertiban SPB, terdakwa memberikan persyaratan agar para pemohon, pengurus dan agen kapal untuk menyerahkan sejumlah uang tunai yang sudah ditentukan jumlahnya oleh terdakwa dengan cara meminta dan memaksa.

Dari perbuatan terdakwa yang sering meminta uang, dalam kurun waktu mulai dari bulan November 2017 sampai dengan bualn Mei 2018, terdakwa telah menerima uang dalam bentuk mata uang rupiah serta mata uang dolar Amerika dengan jumlah total kurang lebih Rp. 100. 284. 000.

Alhasil, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b subsider Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (Marend)

Leave a Reply