Dua Saksi ULP Akui Penunjukan Langsung CV Pasir Mutiara Sesuai Prosedur

Manado, cybersulutnews – Proses persidangan lanjutan perkara dugaan korupsi proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran (Damkar) di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Minahasa Selatan (Minsel) tahun anggaran 2013 dengan terdakwa mantan kepala Satpol-PP Minsel NRR alias Nofrits dan Direktur CV Pasir Mutiara AM alias Mokodompit kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tidak) Manado, Kamis (15/11/2018).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Minsel Eko menghadirkan dua orang saksi. Keduanya merupakan anggota Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP), yakni Donny Mamesah dan Denny Wongkar.

Dalam sidang itu disinggung soal penunjukan langsung kepada CV Pasir Mutiara. Kedua saksi mengatakan, sebelum melalukan penunjukan langsung, pihaknya menyurat lebih dulu ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

“Itu memang ada aturannya dalam Perpres 70 Pasal 84 Ayat 6, jika sudah dua kali gagal lelang bisa penunjukkan langsung,” ujar saksi

Saksi menuturkan, ada beberapa poin yang membuat ditunjukknya CV Pasir Mutiara.

“Seperti, saat kita hubungi perusahaan-perusahaan, hanya CV Pasir Mutiara yang bisa dihubungi. Kemudian, hanya CV Pasir Mutiara yang datang dan membawa syarat-syarat,” sebut kedua saksi.

Di sisi lain, saksi juga menyebut CV Pasir Mutiara belum pengalaman.

“Perusahaan baru, belum pengalaman dan belum sampai satu tahun,” ucap saksi.

Hal ini yang menjadi pertanyaan JPU. Bahkan JPU menunjukan produk-produk yang dihasilkan pokja dalam berkas perkara kepada Majelis Hakim. Dimana produk yang dihasilkan pokja salah satu poinnya dengan jelas menerangkan bahwa dasar pemilihan CV Pasir Mutiara itu karena perusahaan memiliki pengalaman dalam pekerjaan yang sama.

Terpisah usai persidangan kuasa hukum Reynald Pangalila menegaskan proses penunjukan langsung oleh oleh CV Pasir Mutiara sudah sesuai dengan aturan ada.

“Kalo begitu siap lagi yang akan kerja, disini hanya perusahan terdakwa yang mampu memberikan uang untuk proyek ini. Dan mereka ketika dihubungi oleh pihak ULP yang bersedia dengan segala kelengkapan berkas yang ada,” tandasnya.

Usai mendengar keterangan saksi, Ketua Majelis Hakim Vincentius Banar, Hakim Anggota Arkanu dan Edy Darma Putra menunda sidang pada Jumat (16/11/2018). Agenda sidang yakni pemeriksan lokasi ditempat barang bukti.

Sebagaimana dalam dakwaan JPU,  Nofrits telah dijerat pidana karena pada saat pengadaan mobil Damkar berbandrol Rp 1,8 miliar, selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak menjalankan proses sesuai dengan ketentuan.

Bahkan diduga kuat dirinya sengaja memaksakan agar perusahaan Mokodompit yang memegang proyek tersebut.

Alhasil saat proyek dijalankan, didapati pihak kejaksaan ternyata hasilnha tidak sesuai dengan spesifikasi. Hal itu turut diperkuat dengan dengan audit internal milik Kejaksaan, yang menyimpulkan kerugian secara total dengan bersandar pada perhitungan ahli yang menyatakan kalau mobil Damkar tersebut tidak layak untuk beroperasi.

Sehingga, kerugian negara yang ditimbulkan dalam perkara ini disebutkan mencapai pada angka Rp 1,7 miliar lebih.

Guna mempertanggungjawabkan perbuatan itu, Nofrits dan Mokodompit telah dijerat pasal 2 juncto (jo) pasal 18 dan pasal 3 juncto (jo) pasal 18 Undang-Undang (UU) RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,  sebagaimana sudah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (Marend)

Leave a Reply