Dugaan Ijazah Palsu, Suami Bupati Minsel Segera Diperiksa Lagi

Bupati Minsel, Tetty Paruntu bersama suami, Decky Palinggi.

Bupati Minsel, Tetty Paruntu bersama suami, Decky Palinggi.

Manado – Penyidik Keamanan Negara (Kamneg) Polda Sulut, terus menyeriusi laporan Lembaga Cegah Kecahatan Indonesia (LCKI) Sulut, dugaan kepemilikan ijazah palsu (Ipal) S1 Ekonomi milik suami Bupati Minahasa Selatan (Minsel), Kristoverus Decky Palinggi yang ia gunakan sewaktu mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Sulut periode 2014-2019.

“Kami masih mengembangkan kasus tersebut. Dalam kasus ini sudah beberapa saksi yang kami mintai keterangan,” beber salah satu penyidik yang menangani kasus itu kepada Cybersulutnews.co.id, Minggu (16/11) pagi.

Ia pun menambahkan, dalam penyidikan dan pengembangan untuk mengungkap ijazah palsu milik Palinggi, penyidik masih akan memanggil beberapa saksi untuk dimintai keterangan.

“Kami masih akan memeriksa beberapa saksi lagi. Kemungkinan Palinggi akan kita panggil lagi,” ungkap penyidik yang enggan namanya dipublikasi.

Sedangkan Kapolda Sulut, Brigjen Pol Jimmy Palmer Sinaga ketika dikonfirmasi akhir pekan lalu mengatakan, kasus laporan ijazah palsu milik Palinggi masih terus berberoses oleh penyidik Kamneg Polda Sulut.

“Laporannya terus berproses. Untuk hasil penyelidikan selanjutnya kita serahkan pada penyidik,” ungkap Kapolda singkat.

Seperti dalam pemberitaan Cybersulutnews.co.id sebelumnya, kasus ini dilaporkan LCKI Sulut ke Mapolda guna mengusut dugaan penggunaan ijazah instan atau palsu milik anggota Dewan Sulut periode 2014-2019. Di mana ada beberapa kejanggalan dari ijazah Strata Satu (S-1) milik Palinggi yang dikeluarkan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya Manado bernomor 1602/2.95.1A/2005.

Dalam ijazah dan transkrip nilai Palinggi tidak tercantum tahun pertama masuk perguruan tinggi serta tanggal kelulusan.

Tak hanya itu, bentuk tanda tangan Pembantu Ketua Bidang Akademik STIE Swadaya Manado yang tertera dalam ijazah dan transkrip nilai Palinggi berbeda dengan ijazah Marthin Paulus Wowor dan Freetje Martine Jacob, padahal dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang sama. Bahkan bentuk cap STIE Swadaya Manado yang digunakan dalam ijazah Palinggi juga berbeda dengan cap di ijazah keduanya.

Kejanggalan lainnya yakni, legalisir ijasah dan legalisir transkrip nilai Palinggi tidak mencantumkan tanggal, bulan, tahun, serta nomor legalisir. Sedangkan menurut ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, hal tersebut perlu untuk dicantumkan.

Menariknya lagi, dalam Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX Sulawesi, tidak terdapat laporan transaksi perkuliahan mahasiswa atas namanya. (jenglenmanolong)

Leave a Reply