Dugaan Korupsi, Berkas Proposal Pemecah Ombak Disusun Pakai Filing

Para saksi saat menghadiri persidangan.

Manado, Cybersulutnews-Episode perkara korupsi pemecah ombak, di Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Tahun 2016, dengan terdakwa RMT alias Rosa, SHS alias Steven, RM alias Robby, kembali bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Selasa.

Kali ini 3 orang saksi dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Mereka adalah Bonny Kartens, Irene Thresia Poli, Stenly Polandus, yang bertugas menyusun proposal pengajuan proyek pemecah ombak ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dari keterangan para saksi mereka mengaku RAB dalam proposal, dimasukan secara filing pikiran para saksi yang dilihat kecukupan pagu anggaran.

Pernyataan tersebut langsung mengundang tanya JPU dan Pihak Pengacara. Mereka mempertanyakan soal isi penjelasan terkait anggaran gali tanah berpasir, pasangan geo tekstil, pasangan batu bolder, timbunan sirtu, timbunan tanah.

Saksi dengan lantang menjawab bahwa itu sudah dikajinya.
“Saya estemasi dari sketsa dari pak Bonny, lalu saya cari harga dan hitung, dan sesuai informasi nilai harga yang saya terima. Karena ini kan hanya tahap proposal, jadi tidak apa mengira-ngira berbeda dengan tahap perencanaan,” jelas Saksi.

Usai mendengarkan seluruh keterangan, hakim menunda persidangan sampai hari Kamis pekan ini, masih dengan agenda keterangan saksi.

Dalam perkara ini, secara umum telah terkuak kalau dana proyek sebesar Rp15 miliar, berasal dari pos anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun Anggaran 2016, yang kemudian dikucurkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Minut. Ketika dana miliaran ini diolah tanpa melalui jalur tender, pihak LSM langsung menyorotinya dan menduga telah terjadi pelanggaran hukum dalam pengerjaan proyek tersebut. Alhasil, mereka langsung membuat laporan ke Kejati Sulut.

Merespon laporan itu, penyidik Kejati Sulut kemudian bergerak melakukan pengusutan dan akhirnya menemukan berbagai kejanggalan. Menariknya lagi, setelah pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sulut melakukan audit, terungkap sudah kalau ada kerugian negara sebesar Rp8,8 miliar dalam pengerjaan proyek tersebut.

Guna membongkar tuntas siapa saja yang terlibat dalam kasus ini, pihak kejaksaan telah menjerat terlebih dahulu tiga calon terdakwa itu dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto (jo) Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. (Marend)

Leave a Reply