Enam Jabatan Eselon II Dilelang, Ini 15 Peserta Seleksi Jabatan PTP Pemkab Minahasa

Minahasa – Sebanyak 15 peserta mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa, Jumat (21/02) siang, bertempat di ruang sidang Kantor Bupati, Tondano.

Ke 15 peserta seleksi ini akan “memperebutkan” lima posisi jabatan lowong yakni jabatan Sekretaris DPRD, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Dinas Pemeberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kepala Dinas Kesehatan, serta satu jabatan yang akan ditinggal purna tugas yakni Kepala Dinas Sosial Minahasa.

Kegiatan yang dibuka langsung Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey SSI MM ini, diawali dengan pembacaan laporan kegiatan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa Drs Moudy L Pangerapan MAP, melalui Kepala Bidang Pengembangan Sember Daya Manusia di BPK Albert Ombeng SSos.

Dirinya mengatakan bahwa, kegiatan ini didasari pada Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang management Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2015 dan Keputusan Bupati nomor 10 tahun 2020 tentang seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Minahasa.

“Seleksi dilakukan secara terbuka untuk siapa saja dan kompetitif sesuai dengan latar belakang masing-masing peserta,” ujarnya.

Sementara, Wabup RD dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan kegiatan seleksi Jabatan PTP atau pemetaan kompetensi pegawai bagi Pejabat PTP di Pemkab Minahasa ini dipandang penting untuk penempatan pegawai berdasarkan the right man on the right place, yang mana sesuai UU no 05 tahun 2014 tentang ASN.

“Dimana dalam UU tersebut menyebutkan bahwa penempatan ASN harus berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan ataupun kondisi kecacatan,” terang RD.

Lanjut kata Wabup, sejalan untuk membentuk sosok ASN yang profesional maka, kehadiran sebuah pemetaan kompetensi merupakan salah satu motode untuk menjembatani kesenjangan, antara kemampuan riil ASN dengan kompetensi jabatan yang disyaratkan.

“Hal itu tentunya untuk menjamin objektivitas, transparansi, akuntabilitas dan kredibilitas hasil. Untuk itu saya sangat berharap, tidak ada intervensi maupun tindakan untuk mempengaruhi hasil yang akan dicapai. Dalam menjalankan roda pemerintahan Bupati Ir Royke Octavian Roring MSi dan saya, sangat berharap SDM yang berintegritas, loyal, dan memiliki kapasitas sesuai job descriptions untuk bersama membangun tanah Minahasa,” pungkasnya.

Adapun mereka yang mengikuti seleksi ini yakni, Sekretaris Dinas Kesehatan dr Maya Rambitan MKes, dokter madya dr Nancy C Mongdong, Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Syultje M Panambunan SE MAP, Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Anneke G Maindoka SSos MSi, Sekretaris Dinas PUPR Sivanus P T Lumintang ST, Kepala Bagian Pengadaan Baranh dan Jasa Setdakab Daudson E A Rombon ST, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Meldy Lumintang ST MT, Sekretaris Badan Kesbangpol Ir Jani H Moniung, Camat Pineleng Drs Jonly H S Wua, Camat Mandolang Drs Arthur Palilingan, Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Drs Dolfie J Kuron MBA, Sekretaris Dinas PMD Jeffry M Tangkulung SH MAP, Camat Tombariri Drs John W Kapoh MSi, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Maya Marina Kainde SH dan Kepala Bagian Kesra Setdakab Minahasa Dra Martha M Aguw.

Adapun anggota Pantia Seleksi yakni, Dosen pada Fakultas Ekonomi Unsrat Manado Dr Bode Lumanauw SE MM, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulut Dr Femmy J Sulut MSi, Staff Khusus Bupati Minahasa, Tokoh Masyarakat Drs Philep Regar MSi dan Sekretaris Daerah Minahasa Ir Ronald H Sorongan MSi.

Tahapan yang akan dilewati nanti hingga pelantikan yakni, tes tertulis, tes wawancara, kemduan Panitia Seleksi membahas hasi tes wawancara dan tertulis, lalu menyerahkan kepada Bupati, selanjutnya Bupati akan mengirimkan itu ke Komisi ASN dan menunggu hasil untuk kemudian pelantikan.(fernando lumanauw)

Leave a Reply