Minahasa – Sebanyak enam Ketua Pengurus Kelurahan Partai Golkar di Kecamatan Tondano Barat, menyatakan menolak hasil Musyawarah Kecamatan (Muscam) yang dilaksanakan Sabtu 04 Desember 2021, yang dilaksanakan di Summer Eat Cafe Kelurahan Rerewokan.
Penolakan hasil Muscam tersebut tertuang dalam surat pernyataan penolakan yang ditandatangani enam Ketua Kelurahan tersebut masing-masing, Plt Ketua Partai Golkar Kelurahan Roong Denny Walangare, Plt Ketua Partai Golkar Kelurahan Tuutu Michael Palandeng, Plt Ketua Partai Golkar Rinegetan Dian Rey, Plt Ketua Partai Golkar Tounkuramber Micky Hermanus, Plt Ketua Partai Golkar Rerewokan Farry Tewu dan Plt Ketua Partai Golkar Kelurahan Wewelen Teddy Kaloh.
Dalam surat pernyataan tersebut menyebutkan bahwa, ke-enam Ketua Kelurahan ini tidak menerima atau menolak Musyawarah Kecamatan Partai Golkar Kecamatan Tondano Barat yang diselenggarakan di Summer Eat Cafe Kelurahan Rerewokan Kecamatan Tondano Barat pada tanggal 04 Desember 2021, dengan alasan bahwa banyak kejanggalan dalam pelaksanaan Muscam.
“Kejanggalan kejanggalan tersebut adalah, pada pemegang hak suara. Kemudian penunjukan Pimpinan Sidang yang menurut kami tidak sah, lalu Surat Keputusan Organisasi mendirikan dan didirikan atau empat kino Golkar yang ada, dan unsur kesengajaan memenangkan salah satu calon yang jelas-jelas 70 persen tidak didukung oleh Ketua-ketua Kelurahan,” ujar Ketua Kelurahan Rerewokan Farry Tewu, dalam konferensi pers, Senin (06/12) pagi di D’Cafe Kelurahan Tounkuramber Kecamatan Tondano Barat, yang diaminkan lima Ketua yang lain.
Dengan demikian, kata dia, dasar dari kejanggalan-kejanggalan ini tidak sesuai dengan hasil rapat pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 yang menghasilkan kesepakatan untuk tidak ada tambahan pemegang hak suara dari sembilan Ketua Kelurahan, dari DPD dan dari Kecamatan.
“Surat Pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun, dan kami memohon ditindak lanjuti oleh DPD I Partai Golkar Sulut sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Sementara, Deiby Flora Sagay Sagay MBA juga membuat surat pernyataan menolak Muscam Tondano Barat 04 Desember 2021 tersebut. Sebab menurutnya, dialah yang sudah terpilih secara sah menjadi Ketua Partai Golkar Kecamatan Tondano Barat.
“Saya merasa keberatan dan menolak Muscam Partai Golkar Kecamatan Tondano Barat yang diselenggarakan pada tanggal 04 Desember 2021 di Summer Eat Cafe Kelurahan Rerewokan Kecamatan Tondano Barat. Sebab, saya sudah terpilih menjadi Ketua Partai Golkar Tondano Barat pada Muscam yang diselenggarakan pada tanggal 24-25 Juni 2021 di Hotel Yama Tondano, dan itu sebagai Musyawarah Kecamatan Partai Golkar Tondano Barat yang sah dan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Partai,” tandasnya.
Terpisah, Ketua DPD I Partai Golkar Sulut Christiany Euginia Paruntu (CEP) melalui Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilihan Umum (Pemilu) sekaligus Ketua Bapilu Partai Golkar, Drs Jantje Wowiling Sajow MSi, ketika dikonfirmasi Cybersulutnews.co.id, Senin (06/12) sore mengatakan, pihaknya sudah mendapat laporan terkait hal itu, dan sementara menanganinya.
“DPD I sudah mendapatkan laporan itu dari enam Ketua Kelurahan dari sembilan Kelurahan di Tondano Barat. Dari pernyataan yang mereka buat dan ditandatangani diatas meterai, mereka menolak hasil Muscam pada tanggal 04 Desember 2021. Kami akan segera merespons penolakan itu. Jika nanti ada pelanggaran organisasi yang terjadi, DPD I akan melakukan audit organisasi terhadap semua yang terlibat, dan sudah pasti akan ada sanksi organisasi jika terbukti,” ujarnya.
Informasi yang didapat DPD I, kata JWS, ada tanda tangan mandat dari organisasi sayap partai seperti, SOKSI, AMPI, KOSGORO dan KPPG. Untuk itu, pihaknya akan menelusuri kebenaran soal adanya mandat tersebut untuk memiliki hak suara dalam pemilihan Ketua Kecamatan.
“Diduga mandatnya dibuat hanya untuk kepentingan Muscam. Seingat saya, Muscam lalu di Hotel Yama Tondano hanya ada sembilan suara dari sembilan Kecamatan, tidak ada Ormas pendukung yang mendirikan dan yang dirikan. Ketua CEP menegaskan agar proses demokrasi partai, Musdalub, Muscam, Musdes dan Muslur harus berjalan secara demokratis. Tidak boleh ada pemaksaan yang menimbulkan kegaduhan dalam internal partai. Karena itu DPD II harus bijak, jika belum sepakat ajak bicara dan sepakati sebelum masuk ajang musyawarah,” ujar JWS.
“Jangan berfikir secara angka sudah menang yang penting keinginan tercapai. Bukan itu tujuan berpartai.
Politik ujung ujungnya kompromi. Contoh Musdalub Minahasa Utara, empat dari 10 kecamatan ngotot ada calon, harusnya dari jumlah suara, Ketua yang terpilih sudah memiliki 11 suara dari 15 suara, tapi karena kita kedepankan musyawarah, kedua calon diajak bicara akhirnya sepakat aklamasi tanpa ada kegaduhan,” kata JWS.
Soal Muscam Tondano Barat, kata JWS lagi, dari sembilan Kelurahan hanya tiga yang mendukung dan enam menolak, sedangkan suara lain sesuai PO, SOKSI AMPI dan KOSGORO hanya mandat yang belum tentu ada pengurusnya. “Kalau enam menolak, sementara mereka adalah terdepan berhadapan dengan rakyat, sedangkan Ketua terpilih hanya miliki tiga suara, kalau tidak clear?. Ini akan menghambat target kemenangan Partai Golkar,” timpal JWS.
Karena itu, menurut JWS, dia mendapat tugas untuk meluruskan dan menghilangkan kegaduhan. Kata dia lagi, bila ditemukan masih ada yang menggunakan cara-cara lama yang tidak demokratis, pasti ada sangsi organisasi.
“Masalah Muscam Tondano Barat sudah bergulir lama, sudah dilaksanakan di Hotel Yama yang menghabiskan dana cukup besar. Hanya keinginan calon yang diusung DPD, gagal sehingga ditunda dan dibiarkan tidak selesai. Harusnya punya waktu lama untuk musyawarah di luar sidang, ketika terjadi kompromi politik pasti semua berjalan lancar. Persoalannya mengapa ditunda, dibiarkan, tidak diajak bicara, lalu laksanakan musyawarah dengan gaya lama dan mandat yang diragukan. Sebagai Ketua Bapilu belum bisa memastikan pelanggaran organisasi yang dilakukan, tapi akan diaudit, dan dilaporkan ke Ketua DPD I, ibu CEP,” pungkasnya.(fernando lumanauw)
Comment