GO JEK Ditutup, Pemkot Manado PERLEBAR GESEKAN di Masyarakat

Catatan Kritis : Vebry Deandra

PENUTUPAN kantor Go Jek di bilangan Boulevard jalan Piere Tendean sangat mengundang pro dan kontra di masyarakat.

Saya sendiri menilai penutupan kantor PT. Go Jek Indonesia dengan alasan harus melengkapi izin usaha dahulu, yang suratnya keluar disaat adanya demonstrasi para sopir Angkutan Kota (Angkot) atau Mikro sangat riskan sekali, bahkan ibarat pepatah katakan “tiba saat tiba akal”.

Izin usaha sah-sah saja jika itu alasannya Pemkot Manado, namun yang jadi pertanyaan warga seperti saya ini, kenapa baru saat ini ketegasan itu keluar lewat “surat sakti” tersebut ? Padahalkan Go Jek, Go Car dalam PT. Go Jek Indonesia ini sudah beroperasi sekian lama di Manado. Itupun menjadi solusi terbaik bagi warga Manado saat ini yang sangat membutuhkan transportasi yang nyaman dan aman tentunya.

Saya tidak akan membahas sisi aturan hukum dalam pengoperasian transportasi online, tetapi jelas pemerintah pusat lewat Kementerian Perhubungan sudah mengeluarkan aturan, yakni Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017, walau pun masih ada beberapa pasal yang direvisi.

Kembali kepada penutupan kantor Go Jek, hal ini akan menjadi tantang tersendiri bagi Pemkot Manado, walau sifatnya penutupan itu hanya sementara saja. Yang saya tarik disini, betapa masyarakat Manado mengeluhkan keputusan tersebut. Menutup kantor Go Jek bukan solusi bagi saya, sebab tanpa kantor pun Go Jek beroperasi berdasarkan aplikasi IT. Sehingga penutupan itu saya sebut sebagai penutupan yang sia-sia saja, karena Go Jek plus Go Car tetap beroperasi dengan menggunakan aplikasi yang sepenuhnya dikontrol dari Jakarta.

Pertanyaannya apakah bisa merazia Go Jek dan Go Car di jalanan ? Yah, tentunya tidak bisa, karena jelas ini adalah sifatnya privat, dalam artian warga pengguna atau customer Go Jek atau Go Car menghubungi lewat aplikasi, dan dijemput serta diantar pula ketempat tujuan berdasarkan kesepakatan antar keduanya. Sehingga pemerintah daerah tidak punya alasan hukum apapun untuk menghentikan beroperasinya Go Jek di Manado, termasuk menjerat menggunakan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menggantikan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992, tidak bisa diterapkan untuk transportasi online roda empat, apalagi bagi Go Jek roda dua.

Jika terjadi, maka Pemkot Manado akan berhadapan dengan masyarakat pengguna serta warga yang saat ini menggantungkan kehidupannya lewat mata pencaharian di PT. Go Jek Indonesia tersebut.

Hukum tidak bicara hanya soal aturan saja, melainkan pemanfaatannya serta dampak positif yang dirasakan masyarakat. Disini Transportasi Online sudah bukan hal yang baru, melainkan sudah menjadi kebutuhan masyarakat dengan kemajuan teknologi yang membawa kemanfaatan dan kemudahan hidup dengan transportasi yang aman dan nyaman, serta hal lainnya adalah penyedia kebutuhan rumahan termasuk makan dan minum lewat aplikasi Go Food dan lainnya. Sehingga sebisanya ada wibawa atau pun kebijaksanaan dari Walikota Manado untuk peka melihat hal ini, tidak satu sisi atau aspek saja melainkan dari berbagai sisi atau berbagai aspek.

JANGAN MEMBUAT GESEKAN LEBIH BESAR, KARENA ACUANNYA ADALAH ATURAN YANG LEBIH TINGGI YAKNI MASYARKAT ITU SENDIRI. WALAUPUN DEMIKIAN BIARLAH MASYARAKAT YANG MEMILIH KARENA HUKUM ITU ATAS KEMAUAN MASYARKAT DAN BUKANNYA KEMAUAN PENGUASA.(***)

Leave a Reply