Gubernur Usul ke Mendagri Pecat Bupati Talaud, Ini Daftar ‘Dosa’SWM

Manado – Gubernur Sulut, Olly Dondokambey mengusulkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk segera memecat Bupati Talaud Sri Wahyumi Manalip (SWM).

SWM ditengarai melanggar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Pasal 71 ayat 2 tentang larangan bagi petahana/incumben melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah pusat/Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Usulan pemberhentian Bupati SWM terpaksa dilakukan demi menjaga kesinambungan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kepulauan Talaud,” terang Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setdaprov Sulut, Dr Jemmy Kumendong kepada wartawan, Rabu (25/07).

Adapun dalam surat usulan pemecatan Bupati SWM ke Mendagri, terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan yang menjadi dasar antara lain; adanya mutasi 305 pejabat eselon II, III dan IV yang dilakukan oleh SWM pada tanggal 19 Juli 2018 pukul 15.00 WITA bertempat di Aula BPSDM di mana 305 pejabat tersebut dinonaktifkan.

Pelantikan tersebut jelas sebuah pembangkangan dilakukan Bupati SWM karena ia tidak mengindahkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/5876/OTDA, tanggal 18 Juli 2018 perihal tanggapan permohonan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkup Pemkab Talaud. Di mana, inti surat itu belum dapat menyetujui usulan Bupati SWM untuk memberhentikan dan mengangkat pejabat sampai dengan dilantiknya Bupati Talaud terpilih hasil Pilkada serentak tahun 2018.

Di samping tindakan mutasi yang tak sesuai aturan, Bupati SWM juga banyak melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undangyang dapat dirinci sebagai berikut;

Melakukan mutasi jabatan dan melaksanakan APBD Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2015 yang tidak sesuai dengan hasil konsultasi bersama Tim TAPD Provinsi Sulawesi Utara. Terhadap pelanggaran ini SWM telah diberikan teguran tertulis oleh Gubernur Sulut periode 2010-2015 Sinyo Harry Sarundajang.

Melakukan mutasi jabatan ASN di lingkungan Pemda Kabupaten Talaud tanggal 18 Agustus 2017 yang seharusnya dilarang dengan mengacu pada pasal 71 ayat 2, UU nomor 10 Tahun 2016.

Menyarankan kepada masyarakat Talaud untuk memasang bendera Philipina sebagai protes apabila pemerintah tidak memperhatikan pembangunan di daerahnya. Tindakan ini tidak menggambarkan dia sebagai Kepala Daerah yang berada dalam bingkai NKRI.

Melakukan perjalanan ke luar negeri yaitu negara Amerika Serikat tanpa izin pada tanggal 20 September sampai dengan 13 November 2017. Terhadap pelanggaran ini SWM telah dijatuhi hukuman pemberhentian sementara sebagai bupati Talaud selama 3 bulan melalui surat keputusan Mendagri Nomor 131.71-17 Tahun 2018tanggal 5 Januari 2018.

Meninggalkan daerah selama 11 hari berturut tanpa izin gubernur mulai tanggal 28 Juni – 8 Juli 2018 pasca pelaksanaan Pilkada.

Leave a Reply