Ingin Raih WTP, Minahasa Harus Tuntaskan Masalah Aset

Kantor DPRD Minahasa

Kantor DPRD Minahasa

Minahasa – Persoalan aset merupakan penghambat utama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa, tak bisa meningkatkan predikat wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Repoblik Indonesia (BPK-RI), menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP).

Bahkan, status WDP yang melekat pada Pemkab Minahasa sejak enam Tahun terakhir ini harus mengalami kemerosotan di Tahun 2013, atas penilaian pengeloaan adminstrasi keuangan dan aset daerah Tahun 2012, dengan predikat tidak wajar (TW), karena persoalan aset ini tak bisa dituntaskan, ditambah lagi persoalan lain yang tak terkuak ke publik yang mempengaruhi penilaian BPK.

Untuk itu, bila Pemkab Minahasa ingin mengembalikan predikat tersebut menjadi WDP atau bahkan WTP, persoalan aset harus dituntaskan.

“Persoalan aset adalah persoalan penting yang harus segera dituntaskan bila Pemkab Minahasa ingin mendapatkan predikat terbaik soal pengelolaan keuangan dan aset daerah dari BPK. Langkahnya adalah, Pemkab menginventarisir semua aset yang bermasalah dan secara bersama kami membantu menuntaskan persoalan tersebut,” ujar Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa, Nolvi Donny Tumalun SH, juga Ketua Panitia Khusus (Pansus) Renslagh, usai memimpin rapat bersama eksekutif, terkait masalah tukar guling lahan milik Pemkab Minahasa dengan Polres Minahasa.

Dikatakan Tumalun, inisitif Pemkab Minahasa untuk menyelesaikan persoalan tukar guling aset tanah lokasi berdirinya Mapolres Minahasa milik Pemkab Minahasa dengan Polres Minahasa saat ini adalah langkah positif untuk penyelesaian masalah aset tersebut.

“Tukar guling lahan ini menjadi salah satu contoh. Kami harapkan aset-aset yang lain milik Pemkab Minahasa yang masih bermasalah dapat segera menyusul untuk diselesaikan,” ujarnya.

Disisi lain, bila Kabupaten Minahasa ingin mendapat porsi lebih kuncuran dana bantuan dari pemerintah pusat, predikat WTP menjadi harga mati. Demikian dikatakan, Anggota VI BPK-RI, Dr H Rizal Djalil, saat berkunjung ke Minahasa beberapa waktu lalu.

“Mau tidak mau, kalau ingin mendapat banyak bantuan dari pemerintah pusat, Minahasa harus raih predikat WTP dari BPK RI, baru dananya akan dengan mudah diberikan pemerintah pusat,” ujarnya kala itu.(fernando lumanauw)

Leave a Reply