JWS KORBAN POLITIK TAK ETIS

Penulis : Vebry T Haryadi, Advokat/Praktisi Hukum.

POLITIK selalu dikonotasikan negatif oleh masyarakat, terutama masyarakat yang awam terhadap arti sebenarnya politik ini. Pandangan masyarakat yang negatif ini tentu ada benarnya juga, sebab praktek politik yang dimainkan Partai Politik (Parpol) maupun para politisi dari pusat (baca:Jakarta) maupun di daerah-daerah tidak jauh berbeda, yakni politik kejam dan menghalalkan segala cara (baca: politik kotor).

Padahal politik itu mempunyai pengertian yang baik. Yang kotor dan kejam adalah para pelaku politik yang sering memainkan atau mempergunakan kekuasaan politiknya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditargetkan dengan cara apapun.

Saya bukanlah ahli politik, tetapi sebagai praktisi hukum tentu memahami apa arti politik yang sebenarnya, disini tentu ada aturan main yang beretika. Bicara etika tak lepas dari lingkup pengertian hukum itu sendiri yang jelasnya mengatur semua aspek kehidupan masyarakat baik aturan tertulis (baca: peraturan perundang-undangan) aturan yang tak tertulis (baca:kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat, etika dll)

Sebelum jauh membahasnya, kata “politik” berasal dari bahasa Yunani polis yang artinya “kota” atau “negara” dan teta yang berarti “urusan”. Kata “politik” pertama kali digunakan oleh Aristoteles yang awalnya disebut zoon politikon. Kemudian arti itu berkembang menjadi polites yang berarti warganegara, politeia yang berarti semua yang berhubungan dengan negara, politika yang berarti pemerintahan negara dan politikos yang berarti kewarganegaraan. Dengan demikian, politik berarti urusan negara atau pemerintahan. 

Salah satu ahli politik memberikan pengertian politik, menurut Prof. Miriam Budiardjo adalah bermacam-macam kegiatan yang menyangkut penentuan tujuan-tujuan dan pelaksanaan tujuan itu. Meriam Budiardjo menekankan bahwa menentukan dan mencapai tujuan-tujuan itu tentu dengan dasar harus beretika atau tak keluar dari koridor hukum itu sendiri.

Berkaca dari apa yang dialami Jantje Wowiling Sajow (JWS) yang nota bene adalah Incumbent, Ketua DPC PDI Perjuangan Minahasa harus gigit jari disingkirkan partainya sendiri dalam pencalonan pemilihan bupati di Kabupaten Minahasa tahun 2018 yang lebih memilih mencalonkan Roy Roring dan Robby Dondokambey.

Ironi menurut saya, walaupun hal itu adalah mekanisme PDI Perjuangan atau kekuasaan internal partai untuk menentukan calon bupati dan calon wakil bupati yang akan maju di Pilkada Minahasa tersebut. Penentuan pada injury time adalah pemasungan hak politik JWS sebagai kader PDI Perjuangan yang tentu mempunyai jasa pula dalam membesarkan PDI Perjuangan di Kabupaten Minahasa. Sehingga saya sebut ini sebagai politik tak etis atau tak beretika.

Seharusnya bagaimana politik beretika itu ? Yah, JWS merupakan petahana, dan kader PDI Perjuangan, kesalahan apapun yang dibuat JWS harusnya ada teguran nyata, paling tidak sinyalamen untuk JWS tidak dicalonkan PDI Perjuangan sudah jauh-jauh hari disampaikan, sehingga JWS sebagai kader partai ini bisa mengambil jalan alternatif untuk dirinya dapat ikut bertanding dalam Pilkada Minahasa. Ini yang disebut elegan bagi PDI Perjuangan atau pimpinan partai tersebut, baik DPD maupun DPP PDI Perjuangan yang tidak memasung seorang JWS untuk maju secara fair.

Apa lacur, JWS tersingkir dengan permainan politik tak etis dan harus penelan ‘pil pahit’ politik yang menguburkan mimpi-mimpinya untuk dapat mencalonkan sebagai calon bupati Minahasa dengan permainan politik yang sama yang juga dimainkan secara apik oleh Partai Gabungan (Pargab) dengan tanpa malu-malu memberikan dukungan kepada calon dari PDI Perjuangan tersebut.

Seorang JWS menurut saya adalah petarung, namun disingkirkan secara menyakitkan sebelum pertandingan itu (baca: Pilkada) dimulai. Walau dengan berbesar hati, JWS mengungkapkan apa yang dialaminya adalah resiko politik yang harus diterimanya dengan lapang dada. Saya menilai apa yang dialami JWS adalah preseden buruk bagi politik itu sendiri dan bagi partai politik serta petinggi Parpol, sehingga tak heran politik tak beretika akan terus membuat masyarakat menjadi apatis terhadap Parpol dan Politisi tak hanya di daerah ini, akan tetapi pada umumnya di Indonesia.

Dua hal yang akan terjadi di Pilkada Minahasa menurut kaca mata saya, yaitu pertama JWS dan pendukungnya akan menjadi cambuk atau blunder politik bagi calon yang diusung PDI Perjuangan untuk melakukan perlawanan politik dengan mengkampanyekan tak memilih calon dari Parpol Moncong Putih itu. Kedua Pilkada Minahasa akan menguntungkan bagi pasangan dari Parpol yang diusung Golkar Ivansa-CNR sebagai alternatif perlawanan politik JWS dan pendukungnya untuk menjegal calon PDI Perjuangan berkuasa di Minahasa sebagai bukti bahwa PDI Perjungan telah salah membuang JWS secara tak etis itu.(***)

Leave a Reply