Kasus Dugaan Penipuan. PH Terdakwa Nilai Dakwaan JPU Tidak Jelas

Manado – Tiga terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan, masing-masing Terdakwa NS alias Nem, Terdakwa MK alias Max, dan Terdakwa DJ alias Djod merasa keberatan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umun (JPU) terhadap mereka.

Ketiganya bersikukuh bahwa mereka tidak bersalah dalam kasus yang menyebabkan korban Jhonson Yaptonaga alami kerugian, saat proses jual beli tanah di Batu Itang Kelurahan Molas Lingkungan III Kecamatan Bunaken, bulan Februari 2018 lalu, sebagaimana yang disangkakan JPU kepada mereka.

Untuk itu, pada Rabu (1/8/2018) di Pengadilan Negeri (PN) Manado, Melalui Penasehat Hukum Adv Novry Rantung SH MH C.L.A, Adv Zemmy M A Leihitu dan Adv Aswin Kasim SH, ketiganya pun melayangkan eksepsi atau keberatan atas dakwaan JPU.

Dalam eksepsi tersebut, PH terdakwa beranggapan bahwa JPU tidak memuat secara jelas dan lengkap mengenai peran masing-masing terdakwa dalam penyelesaian delik. Artinya, dakwaan JPU tidak memuat substansi yang disangkakan mereka kepada para terdakwa.

PH terdakwa mengurai, penuntutan perkara hanya dapat dilakukan berdasarkan pengaduan dari pihak yang paling dirugikan, bukan orang lain. Kecuali orang tersebut diberi kuasa oleh pihak yang dirugikan untuk mengajukan laporan pengaduan.

Sementara dalam kasus ini, yang melakukan pelaporan justru adalah seorang bernama Oktafian Obby Leonard Pantouw, bukan korban Jhonson Yaptonaga. Dimana menurut PH terdakwa, Oktafian dalam kasus ini tidak mempunyai kwalitas hukum untuk bertindak selaku pelapor.

“Berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat (3) KUHP, maka kami memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili menyatakan bahwa surat dakwaan atas nama Terdakwa Nem dan kawan-kawannya batal,”  urai PH terdakwa di depan Majelis Hakim yang diketuai Arkanu

Patut diketahui. Para terdakwa dalam perkara ini didakwa JPU sebagi orang yang telah melakukan penipuan terhadap korban Jhonson Yaptonaga, sehingga menyebabkan korban alami kerugian sebesar RP 1,9 miliar lebih. Mereka dijerat dengan pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Riz)

Leave a Reply