Kasus Pemecah Ombak Minut, Pratasis : Kejati Jangan Cuma Uang Receh Saja

Ketua PAMI Perjuangan, Noldy Pratasis

Manado, Cybersulutnews- Dua tersangka proyek pemecah ombak desa Likupang yang telah mengembalikan Rp. 325 Juta ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut membuat Ketua PAMI Perjuangan, Noldi Pratasis angkat suara.

Pratasis mengatakan, Kejati Sulut hanya seharga uang receh saja kalau demikian. “Negara dirugikan sebesar Rp 8,8 M dari pagu anggara Rp 15 M sesuai hasil perhitungan kerugian Negara dari BPKP Perwakilan Sulut. Tapi uang yang kembalikan hanya uang recehan saja. Ini kerugian sangat besar sekali. Jelas ada aktor besar atau otak pelaku utama yang meraup uang korupsi itu miliaran rupiah,” kata Pratasis.

Lanjut Pratasis, dengan tersangka sudah mengembalikan uang tersebut, maka sepatutnya aktor utama atau otak pelaku sudah jelas ada dibalik korupsi pemecah ombak di Likupang itu.

“Ini sudah mudah bagi Kejati Sulut untuk menyeret pula aktor utama dibalik korupsi itu. Kalau dikembalikan Rp. 325 Juta, lantas miliaran rupiah lainnya siapa yang menikmati ? Yah ini sudah jelas, sehingga aktor utama korupsi sudah harus ditetapkan Kejati Sulut,” ungkap Pratasis, sembari menyambung Kejati Sulut jangan sampai menutupi hal-hal yang sudah jelas dalam korupsi ini.

“Yang diseret masih kaki tangan saja. Ini terlihat sangat lamban pengungkapan aktor utama korupsi yang sudah menjadi perhatian publik ini. Kami selalu memantau kinerja Kejati Sulut, jangan sampai kasus ini harus diambil alih KPK,” ujarnya.

Seperti diketahui tersangka korupsi proyek pemecah ombak Desa Likupang, RT alias Rosa mantan Kepala BPBD selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) dan RM alias Robby selaku Direktur PT Manguni Makasiouw Minahasa (MMM) pelaksana pekerjaan, dituangkan lewat pengembalian keuangan Negara sebesar Rp325.000.000 kepada Korps Adhiyaksa Sulawesi Utara (Sulut).

Pintu permintaan hukuman ringan ikut terselip, seiring dengan proses hukum yang tetap akan berproses lanjut.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut Yoni E Mallaka SH, saat diwawancarai awak media menjelaskan
bahwa tersangka Rosa mengembalikan Rp100.000.000, sedangkan tersangka Robby sebesar Rp. 225.000.000.

“Itu merupakan jumlah fee yang diterima atau pengembalian kekurangan fisik pekerjaan,” terang Mallaka, Senin (29/01).

Lebih lanjut dijelaskanya, jika penghitungan kerugian Negara ini, telah dilakukan sesuai penghitungan ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp 8,8 Miliar.

Terpisah Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Lukman Efendi ketika ditanya soal jumlah pengembalian keuangan Negara, apakah sudah sesuai dengan yang dinikmati kedua terdakwa. Lukman pun enggan memberikan jawaban. Namun Mantan Kasipdsus Kejari Kotamobagu ini pun menjawab jika semua kerugian Negara akan terungkap di persidangan.

“Kita lihat saja dipersidangan nanti. Kita bisa tau semuanya. Tunggu saja berkas perkaranya sebentar lagi akan dilimpahkan ke Pengadilan,” tandasnya. (Marend)

Leave a Reply