Keluarga Awuy Sumakul Menangkan Gugatan Tanah Bandara Sam Ratulangi Ganti Rugi Rp.17 M

Tim Penasehat Hukum bersama Penggugat Maria Awuy Sumakul saat foto bersama usai sidang putusan.

Manado, cybersulutnews – PT Angkasa Pura I dan Tergugat lainnya yakni tiga lembaga Kementerian RI, Selasa (31/7) kemarin, telah dinyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado wajib membayar ganti rugi sebesar Rp17 miliar lebih atas gugatan perdata tanah di area bandara Sam Ratulangi PT Angkasa Pura I.

Pasalnya, dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim yang diketuai Halidja Wally didampingi Hakim Anggota, Imanuel Barru dan Besty Matuankotta telah mengakhiri perkara tersebut, dengan mengabulkan sebagian gugatan Maria Awuy-Sumakul, yang diajukan melalui Panesehat Hukum (PH)nya, Lucky Schramm, Vebry Tri Haryadi, dan Jemmy Londah.

Keputusan menerima sebagian gugatan tersebut juga telah dibenarkan Halidja, dengan menerangkan bahwa putusan yang diambil Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Dimana, pihak Perhubungan selaku tergugat tidak sanggup menunjukan bukti-bukti telah membayar ganti rugi atas pembebasan lahan.

“Putusan telah mengabulkan sebagian. Dan tergugat wajib membayar uang pengganti sebesar Rp17 miliar sekian. Keputusan Majelis Hakim ini didasari fakta persidangan bahwa pihak tergugat tidak bisa menunjukan bukti kwitansi terkait pembayaran ganti rugi,” terang Halidja.
Selanjutnya, Hakim Imanuel ikut menambahkan kalau pihak penggugat bisa menang dalam perkara ini, karena pihak tergugat juga tak mampu menujukan Warkah Tanah,” timpalnya.

Terpisah, PH Lucky Schramm saat ditemui awak media juga membenarkan kalau pihak penggugat telah dinyatakan sah oleh Majelis Hakim sebagai ahli waris atas tanah di area bandara melalui proses peradilan.

“Jadi pada intinya Hakim telah memutuskan tanah yang dipakai oleh Angkasa Pura I Bandara Sam Ratulangi adalah milik dari keluarga Awuy-Sumakul. Dimana, dalam pembuktian dan sidang lokasi itu bisa dibuktikan oleh keluarga. Dan bahkan, register tanah yang ada di desa sampai hari ini masih atas nama Dumais Awuy. Di situ juga disampaikan adanya ganti rugi, kenapa adanya ganti rugi, karena waktu pembebasan lahan untuk kepentingan negara sampai sekarang tidak pernah diadakan ganti rugi,” tutur Schramm, seraya menambahkan tiga Kementerian yang digugat pihaknya, yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.

Patut diketahui, Dumais Awuy adalah pemilik sebidang tanah kebun seluas 26.880 M2 yang berlokasi di Bandara Sam Ratulangi, yang dulunya terkenal dengan sebutan “Tandun Puten”. Sedangkan, Maria Awuy-Sumakul diketahui sebagai isteri sah dari Dumais Awuy.

Monopoli tanah tanpa proses ganti rugi ini, diketahui terjadi pada tahun 1970, dimana pihak PT Angkasa Pura I melakukan perluasan lahan bandara dan menyerobot hingga ke batas wilayah tanah penggugat.
Keberatan atas aksi tersebut, pihak penggugat akhirnya memproses hukum tiga Kementerian RI, dengan tuntutan ganti rugi sebesar Rp64 miliar. Namun, Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain, sehingga hanya mengabulkan sebagian gugatan tersebut.(posuma)

Leave a Reply