Kementerian ATR/BPN Bahas Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Seputaran Danau Tondano

Minahasa – Pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Repoblik Indonesia, bahas pemanfaatan seputaran Danau Tondano lewat Konsultasi Publik II, Penyepakatan Muatan Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Tondano Timur, Eris dan Kakas, DAS Tondano di WS Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas Tahun Anggaran 2020.

Kegiatan ini dibuka secara resmi Bupati Minahasa Dr Ir Royke Octavian Roring MSi, yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Frits R Muntu SSos, bertempat di Hotel Yama Resort Tondano, Kamis (22/10) pagi.

Kata Muntu, kegiatan ini untuk menindaklanjuti Konsultasi Publik I yang dilaksanakan 30 September lalu, berdasarkan Undang-undang nomor 32 tahun 2009 pasal 15, dimana disitu disebutkan bahwa, instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa, prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan rencana atau program.

“KLHS RTR (Rencana Tata Ruang, red) kawasan sekitar Danau Tondano bertujuan agar, dihasilkannya laporan KLHS yang mendokumentasikan proses dan hasil KLHS, yang dapat diintegrasikan dengan rancangan akhir review Perda instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Sekitar Danau Tondano,” tukasnya.

Lanjut kata dia, sasaran dari KLHS yakni tersusunnya kajian pengaruh kebijakan, rencana dan program RTR Kawasan Sekitar Danau Tondano, berdasarkan isi strategis pembangunan berkelanjutan.

“Selanjutnya, tersusunnya perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, tersusunnya rekomendasi prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam penyusunan kebijakan, terintegrasinya hasil rekomendasi KLHS untuk kebijakan, rencana dan program RTR Sekitar Danau Tondano, terlaksananya proses penjaminan kualitas dan tersusunnya dokumentasi KLHS RTR kawasan sekitar Danau Tondano,” tambah Muntu.

Pada bagian barat Danau Tondano, kata Muntu, terdapat zona pengembangan perumahan, yang sebagian besar terletak di Kecamatan Remboken, Tondano Timur dan Eris. Dimana, sampai saat ini banyak yang belum memiliki ijin bangunan dan perlu adanya pembatasan pengembangan, dengan tujuan menyediakan zona atau kawasan pembangunan unit hunian dengan tingkat kepadatan sedang-rendah dan aman, nyaman dan berkelanjutan.

“Untuk kesemuanya itu, perlu adanya pembatasan pembangunan dan penataan konsep pengembangan wisata dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan. Untuk bangunan yang sudah ada dan tidak mempunyai sistem pengelolaan lingkungan yang sesuai standart, akan dikeluarkan dari sempadan Danau,” pungkasnya.

Turut hadir, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ir Wenny Talumewo MSi, Kepala Seksi Bina Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah III Kementrian ATR/BPN Astuti Yudhiasari ST MURP, sebagai narasumber. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Minahasa Drs Vicky Kaloh, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Mekry Sondey SE MSi dan Kadis PUPR Minahasa Silvanus Teddy Lumintang ST, serta Camat terkait.(fernando lumanauw)

Leave a Reply