Kerja Cepat Tim, Ringkuangan : Kurang 1 Tahun, Standard LPSE Pemprov Sulut Naik Menjadi 17

Manado – Layanan Pengadaan Dengan Elektronik (LPSE) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menerapkan 17 standar sesuai yang dikeluarkan instansi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI.

Ini merupakan capaian yang membanggakan karena sebelumnya standard LPSE Pemprov Sulut hanya 2.

“Karena kerja tim didukung komitmen penuh pimpinan dalam hal ini, Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Provinsi Sulut, maka kami berhasil menaikkan standard LPSE dari sebelumnya 2, menjadi 17 sekarang ini, ” ungkap Kepala Biro Perlengkapan Setdaprov Sulut, Jemmy Ringkuangan, Kamis (22/02).

Menurut Ringkuangan, capaian Pemprov Sulut terkait standard LPSE menjadi strategis karena, Persoalannya standarisasi LPSE di Kota/Kabupaten di Sulut belum juga penuhi harapan.

Instansi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI sudah keluarkan 17 standar LPSE dengan nasional.

” Standarnya sekadar 5, bahkan juga ada yg standard 1, yg lebih miris yg standard LPSE-nya 0. Ada 3 kabupaten yg 0, 1 di kepulauan serta 2 di daratan, ” papar Ringkuangan.

LPSE pemprov Sulut telah diatas 10 standard serta masih tetap menanti pleno penetapan 17 standard dari LKPP sama sesuai hasil penilaian tim LKPP bln. waktu lalu.

Sesungguhnya usaha pembinaan dari Pemprov ke kabupaten/kota selalu dilaksanakan tapi minim tanggapan.

Pemprov kata Ringkuangan, supaya semuanya sistem lelang dilaksanakan terpadu, transparan serta akuntabel.

Terutamanya penguatan LPSE di Pemerintah Propinsi Sulut manfaat mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yg baik.

Pemprov Sulut selalu mendorong supaya sistem lelang pengadaan barang serta jasa yg dibiayai APBD sanggup dilakukan dengan lebih efisien serta efesien dengan memprioritaskan aplikasi prinsip-prinsip persaingan perebutan usaha yg sehat, transparan, terbuka serta berlaku adil untuk semuanya pihak.

Untuk mematangkan koordinasi pihak LPSE Sulut di dukung penuh dari LKPP RI manfaat menyamai pemahaman dan tingkatkan kwalitas sumber daya manusia serta inovasi beberapa pengelola LPSE lewat alur pembinaan yg berkepanjangan serta terpadu.

” Dalam rangka sistem pembinaan Pengadaan barang serta jasa, Pemprov Sulut lewat biro infrastruktur dn PBJ menginginkan supaya terwujud kesatuan persepsi dengan pengelola LPSE kabupaten/Kota juga supaya sistem lelang pengadaan barang/jasa dapat sesuai sama ketentuan yg berlaku dan supaya bisa menangani masalah-kendala tekhnis pada system service pengadaan dengan elektronik baik yg terkait dengan hardware ataupun software, ” katanya.

Penguatan system service pengadaan dengan elektronik (LPSE), kelembagaan LPSE, implementasi SPSE versus paling baru, dan tehnik pengamanan jaringan internet dalam mendukung optimalisasi service pada penduduk jadi begitu terutama manfaat memberi jaminan kwalitas serta keamanan jaringan.

” Kami mengharapkan pemda serta pemkot di Sulut serius memberi penguatan pada LPSE di daerah semasing pengelola LPSE di kabupaten/Kota bisa menyadari dengan baik sistem pengadaan barang/jasa pemerintah dengan elektronik yg sesuai sama ketentuan perundang-undangan hingga tidak berlangsung kendala hukum di masa datang, ” katanya.

LPSE Pemprov Sulut siap memberi pendampingan dalam rencana penambahan standarisasi LPSE untuk kabupaten/kota sama sesuai 17 standard LKPP RI. Kata Ringkuangan, daerah beda saja datang studi komparasi di pemprov sulut, ” Bagaimana dengan pengelola LPSE kabupaten/kota yg berada pada Sulut, ” jelasnya.

Leave a Reply