Kontroversi Satgas Gempita GSVL-MOR

Vebry T H

Vebry T H

Penulis : Vebry T H

MEMBENTUK Satuan Tugas (Satgas) oleh pemerintah adalah sah-sah saja. Namun harus dilihat dahulu peran, fungsi, tugas dan manfaat dari Satgas itu, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi, Kabupaten ataupun kota.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau dikenal dengan Ahok membentuk Satgas pohon tumbang pada saat musim penghujan untuk menangani secepatnya jika ada pohon tumbang yang membuat kemacetan. Ahok juga menolak membuat Satgas perlindungan kekerasan anak, Gubernur ini malah mengaktifkan sumber daya aparatnya yang ada di kelurahan-kelurahan hingga tim PKK serta membuat ruang bermain anak atau taman-taman bermain. Baginya itu lebih efektif, selain membuat Satgas yang kemudian menambah pengeluaran untuk membiayai honor ataupun gaji dari Satgas yang dibentuk itu.

Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang harus membentuk Satgas khusus untuk membongkar praktek-praktek prostitusi dan perdagangan gadis di Kota Surabaya.

Walikota Surabaya ini begitu prihatin dan terusik dengan para mafia penjual perempuan yang “gentayangan” di Surabaya. Mereka merayu para gadis lugu dengan iming-iming pekerjaan bergaji besar di Batam. Ujung-ujungnya, di kota perdagangan ini, para gadis dipaksa menjadi pekerja seks. Dengan Satgas khusus yang dibentuk diam-diam itu, Walikota Surabaya boleh tersenyum dengan berhasilnya mengungkap beberapa kasus perdagangan perempuan di kota terserbut.

Hal lain dilakukan pemerintah pusat dengan maraknya kekerasan atau kejahatan seksual pada anak hingga berbagai kasus pembunuhan. Maka Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa melalui Menteri Dalam Negeri telah menginstruksikan pembentukan satuan tugas yang ada di tingkat RT/RW, yaitu Satgas Perlindungan Sosial. Instruksi ini telah diedarkan kepada kepala daerah seluruh Indonesia.

Kendati tidak secara spesifik untuk anak saja, satgas tersebut memiliki tugas dalam perlindungan sosial. Sehingga setiap daerah yang ada membentuk Satgas yang hakekatnya untuk menciptakan kenyamanan dan ketertiban bagi masyarakat.

Bagaimana Satgas Gempita ?

Satgas Gerakan Masyarakat Pintar dan Taat Aturan (Gempita) yang dibentuk oleh Walikota Manado, GS Vicky Lumentut dan Wakil Walikota Mor Bastian yang mengundang perhatian masyarakat, baik pro maupun yang terus mengkritisi kehadiran Satgas Gempita tersebut.

Semenjak dilantik pada 09 Mei 2016 sebagai Walikota dan Wakil Walikota Manado, GSVL-MOR terus berupaya melakukan perubahan di lingkungan Pemkot Manado. Beberapa hari memimpin Manado, GSVL-MOR membentuk Satgas Gempita pada 12 Mei 2016 dengan mengukuhkan Satgas Gempita bertempat di Gedung Serba Guna Pemerintah Kota (Pemkot) Manado.

Satgas Gempita ini terdiri dari unsur Aparat Sipil Negara (ASN), Pers, LSM, Pemerhati Kota Manado dan Pol PP, dibawah koordinator Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Manado Drs Hans Tinangon, terdiri dari 50 orang anggota.

Walikota GSVL mengatakan kehadiran Satgas Gempita tersebut, guna menegakan disiplin agar Aparat Sipil Negara (ASN) jajaran Pemkot Manado loyal terhadap aturan. Agar pelayanan kepada masyarakat, bisa berjalan dengan lancar.

Walikota dua periode ini tidak menyatakan hal lainnya mengenai tugas dan fungsi dari Satgas Gempita, selain menegakkan disiplin ASN yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Namun beberapa minggu melaksanakan tugas berdasarkan SK Walikota Manado ini, Satgas Gempita rupanya terlihat overlap atau sudah keluar jalur. Paling menonjol ketika ikut melakukan sidak tempat hiburan malam di Kota Manado yang berujung terhembusnya isu adanya dugaan anggota Satgas Gempita terima amplop. Belum ditambah adanya pimpinan BUMD PD Pasar yang masuk Satgas Gempita ini yang kedapatan wartawan asyik santai pada jam kerja pada salah satu Warung Kopi (Warkop) di bilangan Tikala.

Pertanyaannya independenkah Satgas Gempita ini ? Lantas apakah peran atau tugas Polisi Pamong Praja (Pol PP) sudah pula diambil Satgas GSVL-MOR ? Apakah Satgas Gempita ini dibiayai anggaran daerah ?

Satgas yang dibentuk oleh pemerintah haruslah independen, seperti halnya Satgas khusus yang dibentuk pemerintah pusat yang diintruksikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang berfungsi untuk perlindungan sosial. Di Surabaya Satgas khusus Walikota Surabaya boleh menuai pujian seabrek dengan berhasil mengungkap perdagangan gadis. Demikian halnya Gubernur DKI Ahok dengan Satgas pohon tumbangnya yang begitu efektif.

Sementara Satgas Gempita ini terlihat begitu meluas sepak terjangnya hingga menyerempet wilayah kerja lain dari instansi teknis. Walaupun disebutkan Satgas Gempita ini juga termaksud didalamnya melibatkan 3 instansi teknis yaitu Badan Kepegawaian Daerah, Satpol PP dan Inspektorat. Pertanyaannya apa kerja dari instansi teknis tersebut, jika Tupoksi atau tugas pokok dan fungsi sudah diborong oleh Satgas Gempita tersebut. Apakah ini bukan suatu hal yang berlebihan, apalagi jika ada anggaran daerah yang dibebani untuk membiayai Satgas Gempita. Sehingga jelas kita harus berkaca kepada Gubernur DKI Ahok dan Walikota Surabaya yang tidak membuat Satgas asal-asalan yang hanya menambah polemik di masyarakat saja.

Berdasarkan aturan yang ada pada Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja memberikan definisi Polisi Pamong Praja yang tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, yaitu aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan daerah. Sehingga melihat dari beberapa hal yang dilakukan Satgas Gempita ini, maka jelas Walikota Manado GS Vicky Lumentut dan Wakil Walikota Mor Bastian seharusnya lebih mengefektifkan kinerja dari aparatnya yang ada di dinas teknis, seperti BKD, Inspektorat dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Apalagi secara aturan disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi yaitu penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah, pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya, pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Jelasnya GSVL- MOR sah-sah saja membuat Satgas apapun, namun seharusnya lebih spesifik dalam tugas dan fungsinya seperti halnya Satgas yang dibentuk oleh Ahok dan Risma yang tidak mengangkangi Tupoksi dari instansi teknis yang ada. (***)

Leave a Reply