KPK-RI Beri Materi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Sulut

Tomohon – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memberi ilmu kepada semua Kepala Daerah di Sulawesi Utara dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Wilayah Sulawesi utara. Selaku tuan rumah yakni Pemkot Tomohon yang digelar di Rumah Dinas Walikota, Selasa (23/04/2019).

Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman SE Ak CA bersama Wakil Walikota Tomohon Syerly Adelyn Sompotan menghadiri kegiatan ini

Turut hadir pimpinan tim pencegahan komisi pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Budi Waluya SE MBA, Ketua koordinasi wilayah IX Koordinasi KPK RI Dwi Aries Sudarto SH, Koordinator KPK RI Wilayah Sulawesi Utara Ibu Irawati bersama rombongan KPK RI

Dihadiri juga oleh Bupati Minahasa Ir Royke Roring MSi, Bupati Mitra James Sumendap SH, Wakil Bupati Minsel Frangky Wongkar SH, Wakil Bupati Sitaro John Palandung SE, Sekdakab Minut Ir Jemmy Kuhu, MA, Sekdakot Bitung DR Audy Pangemanan, Sekdakab Sangihe Edwin Roring SE ME, Sekdakab Talaud Ir Adolf Binilang dan 9 Jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara.

Tim KPK RI memberikan materi mengenai Monitoring Centre of Prevention (MCP). Dalam rangkaian kegiatan ini juga diadakan evaluasi mengenai Capaian MCP 2018, membahas tentang Indikator MCP 2019 dan Pembuatan Rencana Aksi serta Sektor Tematik 2019.

Sambutan Walikota Tomohon
berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh KPK RI kepada Kota Tomohon sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan

“Diharapkan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, sehingga upaya pemberantasan korupsi di Indonesia lebih khusus bagi pemerintah daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dapat lebih maksimal, mulai dari mengefektifkan upaya pencegahan sehingga perbaikan dapat dilaksanakan secara baik dan bisa mempersempit ruang bagi pelaku korupsi di daerah,” kata Eman.

Walikota Tomohon dan Wawali Tomohon memberikan cinderamata kepada KPK RI dan kepada 8 Pimpinan kabupaten/Kota lainnya yang hadir.

Materi-materi yang disampaikan yakni antara lain hasil evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi 2018 pada Pemerintah Daerah, Sosialisasi program 2019 lanjutan program 2019, Program Baru 2019 dan SPJ 2019, Penegasan KPK terkait delik tindak pidana korupsi yang ditangani KPK, Kepolisian dan Kejaksaan.(mar)

Leave a Reply