KPU Minahasa Ingatkan Bupati JWS Soal Batas Akhir Roling Jabatan

Minahasa – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa memgingatkan kepada Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow MSi dan Wakil Bupati Ivan SJ Sarundajang, terkait batas akhir roling jabatan menjelang akhir kepemimpinan atau memasuki masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Minahasa, yang akan bergulir Juni tahun 2018 mendatang.

Hal tersebut diingatkan KPU Minahasa dibawah pimpinan Ketua KPU Minahasa Meidy Y Tinangon SSi MSi secara lisan, dalam pertemuan di ruang kerja Bupati Minahasa, Selasa (08/08) dan secara tertulis melalui surat yang dikirimkan Rabu (09/08), dimana Bupati dan Wakil Bupati dilarang melakukan penggantian pejabat terhitung 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

Menurut Ketua KPU Minahasa Meidy Y Tinangon yang hadir didampingi Ketua Divisi Hukum Dicky Paseki SH MH dan Komisioneeblainnya yakni Wisye Wilar MSi, Lord Malonda SPd dan Kristoforus Ngantung SFils mengatakan, hal tersebut wajib dilakukan pihaknya sebagai bentuk pelayanan kepada stakeholder.

Menurut Tinangon, dalam surat yang ditujukan kepada Bupati dan Wakil Bupati Minahasa tersebut dijelaskan bahwa, berdasar Peraturan KPU nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada tahun 2018, diatur jadwal penetapan Pasangan Calon adalah tanggal 12 Februari 2018, sehingga jika ditarik mundur 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon jatuh pada tanggal 12 Agustus 2017.

“Artinya sejak 12 Agustus sampai berakhirnya masa jabatan Bupati atau Wakil Bupati, baik mencalonkan diri atau tidak, termasuk penjabat Bupati tidak bisa melakukan penggantian pejabat, ” jelas Tinangon sembari menegaskan bahwa untuk penggantian pejabat hanya bisa dilakukan sampai tanggal 11 Agustus.

Lanjut menurut Tinangon, sanksi untuk pelanggaran ketentuan ini, sebagaimana diatur Undang-undamg nomor 1 tahun 2015 dan perubahannya bagi petahana atau incumbent adalah pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Minahasa.

“Sanksi yang sama dijatuhkan juga untuk pelanggaran ketentuan larangan menggunakan kewenangan dan program kegiatan untuk menguntungkan atau merugikan pasangan calon sejak 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon hingga penetapan calon terpilih,” ujar Tinangon sembari berharap, ketentuan ini dipatuhi agar supaya pelaksanaan pesta demokrasi bisa berjalan dengan lancar.

“Komitmen kami adalah melaksankan setiap tahapan dengan tertib aturan tetapi juga mengedepankan komunikasi yang berkeadilan sebagai bentuk pelayanan kepada setiap stakeholder, ” tutupnya.(fernando lumanauw)

Leave a Reply