KPU Minahasa Tetapkan Dana Kampanye Dari Parpol Untuk Pilkada Minahasa Maksimal Rp 750 Juta

Minahasa – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa menetapkan, untuk dana kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Minahasa, bersumber dari Partai politik (Parpol), maksimal hanya Rp 750 juta, kemudian sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain atau perseorangan Rp 75 juta, kelompok maksimal Rp 750 juta,  dan badan hukum swasta Rp 750 juta.

Keputusan ini terungkap dalam rapat koordinasi (Rakor) antara KPU Minahasa, bersama Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Minahasa, Parpol pengusung pasangan calon (Paslon), LO, Kepolisian, Pers dan utusan PPK, di Hotel Mercure, Kecamatan Mandolang, Jumat (09/02).

Ketua KPU Minahasa Meidy Yafet Tinangon SSi MSi mengatakan, pihaknya tentu tidak keberatan dengan besaran sumber dana. Namun menurutnya, Paslon dan Parpol arau gabungan Parpol, dilarang menerima sumbangan dari negara asing, lembaga swasta asing, LSM asing dan warga negara asing, penyumbang yang tidak jelas identitasnya, pemerintah dan pemda, BUMN, BUMD, BUM Desa atau sebutan lain.

“Dana kampanye dapat berupa uang, barang dan jasa, termasuk diskon yang melebihi kewajaran, dianggap sebagai sumbangan,” katanya.

Menurut Tinangon lagi, apabila sumbangan yang melebihi ketentuan, maka Paslon dan Parpol atau gabungan Parpol, dilarang menggunakan dana kelebihan dan wajib melaporkannya ke KPU.

“Mereka harus menyerahkan kelebihan ke kas negara, paling lambat 14 hari setelah masa kampanye berakhir. Paslon yang melanggar ketentuan pembatasan dana kampanye, dikenai sanksi pembatalan sebagai Paslon,” kata Tinangon.

“Paslon yang terlambat menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, dikenai sanksi pembatalan sebagai Paslon. Parpol atau gabungan Parpol dan Paslon yang menerima sumbangan dari sumber yang dilarang, dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon,” pungkasnya.(fernando lumanauw)

Leave a Reply