by

LBH PTUNkan SK KIP 2015-2019, Pihak Gubernur Gorontalo Tak Hadir

Manado – Sudah sejauh mana perkembangan gugatan yang dilayangkan YLBHI Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manado atas Surat Keputusan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie dalam pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi (KIP) Gorontalo periode 2015-2019, baru-baru ini telah dibeber Direktur LBH Manado, Hendra Baramuli SH MH.

Menurut Baramuli, mekanisme gugatan yang dilayangkan pihaknya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Manado, sudah mulai berjalan. Hanya saja, pada tahap mediasi, pihak perwakilan Gubernur Gorontalo tak ada yang datang.

“Perwakilan dari Gubernur Gorontalo tak ada yang datang, tapi mekanisme sudah mulai berjalan,” terang Baramuli, Selasa (24/11/2015).

Sebelumnya, SK KIP yang diterbitkan Gubernur Gorontalo, telah dipermasalahkan hukum oleh warga dengan menggandeng LBH Manado sebagai tim Kuasa Hukum.

Pasalnya, SK yang dikeluarkan Habibie itu, sangat bertentangan dengan pasal 55 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 30, 33, Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 2 dan 4 Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Keterbukaan.

Alhasil, gugatan ke PTUN Manado ikut dilayangkan Baramuli cs. “Kami berharap, pihak pengadilan dapat mengambulkan gugatan dan menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 323/11/VIII/2015 tentang pengangkatan Anggota KIP Gorontalo periode 2015-2019, dan memerintahkan tergugat untuk mencabutnya, karena bertentang dengan aturan hukum yang berlaku,” kuncinya.(jenglen manolong)

Comment

Leave a Reply

News Feed