LMI Pastikan Kawal Korupsi Pemecah Ombak Hingga Tuntas

Tonaas Wangko bersama anggota saat mengadakan pertemuan dengan Aspidsus Kejati Sulut.

Manado,Cybersulutnews- Komitmen Laskar Manguni Indonesia (LMI) Sulawesi Utara (Sulut), mengawal kasus korupsi pemecah ombak hingga tuntas, terus dibuktikan.

Keseriusan itu terlihat saat ormas adat yang dipimpin Tonaas Wangko Hanny Pantow, kembali menyambangi markas Korps Adhiyaksa Sulut, pada Jumat (02/02), sekira pukul 10.30 WITA.

Kunjungan bentuk silaturahmi tersebut disambut baik oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Mangihut Sinaga yang diwakilkan oleh Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Mohamaad Rawi. Mereka pun langsung mengadakan perbincangan di ruangan Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum). Usai perbicangan,
Tonaas sendiri memberikan apresiasi Kepada Korps Baju Cokelat.

Menurutnya intansi pemerintah yang berurusan dengan hukum, sebaiknya mengikuti cara Kejati Sulut yang mau menerima Ormas yang tidak mengirimkan surat resmi tanpa pemberitahuan dan hanya bersifat mampir, namun sudah melayani dengan baik. Tonaas menambahkan kedatangan mereka kali ini, untuk terus mensuport korps baju coklat dalam menangani perkara korupsi, khususnya pada korupsi pemecah ombak.

“Dari informasi yang diterima saat pertemuan tadi. Minggu depan perkara tersebut sudah dilimpahkan ke Pengadilan. Kami pun diminta sama-sama melihat jalannya persidangan itu. Karena dari situ, akan muncul dalam fakta persidangan yang kemungkinan besar akan menyeret tersangka baru,” ungkap Tonaas Pantow.

Selain mengkritisi kasus korupsi berkisar 8,8 tersebut. Tonaas pun ikut menegaskan jika LMI bekerja secara profesional tanpa ada sponsor, atau desakan orang untuk melakukan demo.
“Secara umum LMI Hadir karena menyangkut kepentingan masyarakat atas para pelaku koruptor yang telah mengambil uang rakyat.

Kegiatan hari ini kami biaya sendiri, kendaraan, makan dan semuanya. Tidak ada yang bersifat ujung-ujungnya duit. Kalau ada buktikan darimana datanya,” tandas Tonaas Pantow.

Sekadar diketahui, dalam perkara ini Kejati Sulut telah menetapkan tiga tersangka, masing-masing RT mantan Kepala BPBD tahun 2016, juga selaku KPA. SHS selaku PPK dan RM selaku Direktur PT MMM pelaksana pekerjaan.

Tak hanya itu penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan dan Alexander Panambunan dalam kapasitas sebagai saksi.

Keduanya juga dari informasi yang berhasil diterima, diduga telah menikmati bersama uang korupsi tersebut
Dalam perkara ini para tersangka menyebabkan Negara dirugikan sebesar Rp8,8 milyar dari pagu anggara 15 M sesuai hasil perhitungan kerugian Negara dari BPKP Perwakilan Sulut.

Para tersangka diduga telah menyalahgunakan wewenang dan melawan hukum dalam pekerjaan Proyek Pemecah Ombak di Desa Likupang pada BPBD Minut 2016.

Alhasil pada ketiga tersangka dikenakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Marend)

Leave a Reply