Membidik Korupsi- HPS di Pengadaan Barang/Jasa di Minahasa Utara

Oleh : Rinto Rachman Ketua LSM Lembaga Anti Korupsi Pemerhati Pembangunan Nasional (LAK-P2N) Minahasa Utara.

Indikasi/Circumstantial Evidence.
Bukti tidak langsung mengungkapkan secara tidak langsung atas suatu tindak pelanggaran atau fakta-fakta dari seseorang yang mungkin mempunyai niat atau motif melakukan pelanggaran.

Meskipun bukti ini mungkin benar, tetapi bukti tidak Langsung sebenarnya tidak menetapkan suatu fakta secara meyakinkan. Bukti ini diperoleh berdasarkan pengalaman, pengamatan fakta atau kejadian/ peristiwa, yang menetapkan pertalian antara fakta-fakta yang diketahui dan telah dibuktikan dengan fakta lain nya.

INDIKASI KASUS KORUPSI.

Suatu bentuk kejadian yantg tidak lajim atas suatu proses namun tidak bisa dikatakan menyimpang dari perundang-undangan yang berlaku.

PENYIMPANGAN KASUS KORUPSI.

Suatu bentuk proses kejadian yang menyimpang dan tidak sesuai dengan peraturan per UU-an yang berlaku.

Indikasi-indikasi yang bisa dijadikan alat bukti berupa alat bukti petunjuk adalah Indikasi-indikasi yang telah diuji kebenarannya dan dikuatkan dengan keterangan saksi atau dengan pengujian lain.

Seribu Indikasi “Tidak Bernilai” jika Tidak bisa dibuktikan adanya Unsur Penyimpangan/ Unsur Melawan Hukumnya.

PELAKSANAAN KONTRAK DAN PENYERAHAN BARANG/JASA.

Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.

Penyedia barang/jasa tidak melanjutkan atau tidak menyelesaikan pengadaan barang/jasa.
Keterlambatan penyerahan barang/jasa oleh penyedia barang/jasa tanpa alasan yang diperkenankan dalam kontrak, dan belum dikenakan sanksi denda keterlambatan sesuai ketentuan dalam kontrak.

Pemberian addendum oleh PPK terhadap keterlambatan tanpa pertimbangan yang layak dan wajar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
Volume/jumlah barang/jasa yang diserahkan tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat perjanjian.

Kualitas barang/jasa yang diserahkan tidak sesuai dengan ketentuan dalam spesifikasi teknis dalam surat perjanjian.
Pekerjaan fiktif, dilakukan hanya sebagian atau tidak dilakukan sama sekali. Biasanya terjadi atau dilakukan pada pekerjaan yang dilakukan di tempat sulit (misalnya daerah terpencil, hutan atau gunung) atau pekerjaan yang sulit dilakukan pengecekan fisik (misalnya di dalam tanah atau di bawah laut).

Nilai barang/pekerjaan dalam Contract Change Order (CCO) yang dituangkan dalam addendum melebihi 10% dari nilai kontrak awal yang tidak disebabkan oleh kondisi darurat/penanganan bencana alam.
Addendum pekerjaan tambah (kurang dari 10% nilai kontrak ) yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Pekerjaan disubkontrakkan kepada rekanan lainnya tanpa persetujuan PPK.

Penyerahan barang/jasa dilakukan di lokasi yang tidak tepat.
Barang/jasa yang diadakan belum/tidak dapat dimanfaatkan oleh satker pengguna. Tidak ada petugas yang ditunjuk untuk menerima barang/jasa (tidak ada panitia penerima hasil pekerjaan).

PPHP tidak melakukan pengecekan jumlah atau volume dan kualitas atau spesifikasi barang/jasa sesuai dengan surat perjanjian.
PPHP telah melakukan pengecekan jumlah atau volume dan kualitas atau spesifikasi barang/jasa tetapi gagal menemukan adanya perbedaan jumlah atau volume dan kualitas atau spesifikasi barang/jasa sesuai dengan surat perjanjian.
Perubahan lingkup pekerjaan.

Pekerjaan jasa konsultansi
Penggantian personil dan/atau peralatan oleh penyedia barang/jasa tanpa alasan yang jelas dan persetujuan PPK.
Penyedia jasa tidak menyerahkan laporan akhir penyelesaian pekerjaan dan atau laporan akhir belum disetujui PPK.

METODE PENGHITUNGAN KERUGIAN.

Metode Penghitungan Kerugian tidak dapat dipolakan secara seragam karena Jenis Kasus & Modus Operandi berbeda-beda.

Besar / Kecil nya Kerugian sangat tergantung dari :

1.Tingkat Keterlibatan pihak2 yang terkait dalam Kasus Fraud.
2.Tingkat Kedalam Perolehan “Bukti” yang dimiliki oleh Seorang Auditor /Investigator. (***)

Leave a Reply