Nyelonong di Kantor Gubernur, Puluhan Warga Pulau Bangka Teriaki SHS Penipu

Manado – Puluhan warga, Kamis (30/5) sekitar pukul 13.00 Wita tiba-tiba nyelonong (melintas masuk) di kantor  gubernur Sulut. 

 

Puluhan warga yang kemudian diketahui berasal dari Desa Kahuku, Desa Lihunu dan Desa Libas, Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara ini, sempat membuat para petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) yang berjaga di lobi kantor gubernur kewalahan. Pasalnya, warga 3 desa di pulau Bangka yang didominasi ibu-ibu ini tanpa permisi langsung masuk di pintu utama kantor gubernur dan berteriak ingin menjumpai gubernur SH Sarundajang (SHS).

 

Spontan petugas Pol PP langsung menghalau ‘tamu tak diundang’ ini keluar karena diketahui tidak mengantongi ijin berunjuk rasa dari Kepolisian dan diarahkan ke parkiran utama kantor gubernur . Di sini mereka berteriak menyuarakan penolakan terhadap tambang bijih besi di pulau Bangka. 

 

“Persetujuan dan dukungan gubernur terhadap pengoperasian tambang pasir besi oleh investor di pulau Bangka merupakan penipuan terhadap kami, ini telah melukai hati kami,” teriak mereka.

 

Para warga ini juga mengumpat dan berjanji tidak akan mendukung anak-anak SHS yang hendak maju sebagai calon legislatif maupun calon senator. “Nanti lia, .kami basumpah nda akan mo pilih Sarundajang pe anak-anak di pemilu nanti (Lihat saja nanti, kami tidak akan memilih anak-anak gubernur SH Sarundajang di pemilu nanti),” teriak mereka .

 

Adapun kepada wartawan, koordinator warga, Maria Taramen dari KMPA Tunas Hijau Air Madidi mengatakan, kedatangan mereka di kantor gubernur Sulut adalah untuk menyatakan penolakan tambang bijih besi di Pulau Bangka. Menurut dia, warga menganggap tindakan pemerintah dengan memberikan ijin bagi perusahaan sama dengan telah menginjak-injak mereka sendiri. “Makanya kami datang kemari ingin menyatakan sikap kami ini kepada Gubernur sebagai pemerintah tertinggi di daerah ini,” ujarnya.

 

Warga lain yang dijumpai wartawan mengaku pemerintah telah mengabaikan hak-hak mereka ketika mengizinkan tambang beroperasi di wilayah mereka.  “Seakan-akan pemerintah tidak lagi melihat keberadaan kami disana, kami dianggap tidak ada disana. Jika mau dikatakan bahwa kami akan sejahtera dengan keberadaan tambang ini, kami tegaskan bahwa kami justru akan melarat dan sengsara jika tambang ini beroperasi,” ujarAlwince Kawowode dan Efras Lumente.

 

Puluhan warga ini dengan sendirinya meninggalkan kantor gubernur dengan terus mengumpat dengan berteriak-teriak.

Leave a Reply