Oknum Aktifis Bolmong Mangkir Dari Pemeriksaan Polda Sulut

Ibrahim Tompo

Manado, Cybersulutnews- Kasus pencemaran nama baik yang menjerat oknum Aktivis Bolaang Mongondow (Bolmong) FIR alias FM, terus dikebut oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut).

Komitmen tersebut dibuktikan ketika penyidik memanggil FM untuk menjalani pemeriksaan, pada Kamis (18/01) kemarin.

Sayangnya alasan sedang berada diluar daerah, menjadi hambatan FM untuk menghadiri pemeriksaan tersebut. Namun dari penjelasan Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Komisaris Besar (Kombes) Polisi Polda Sulut Ibrahim Tompo. FIR berjanji akan memenuhi panggilan tersebut pada Rabu (24/01) mendatang.

“Dia tidak datang dengan alasan sedang berada diluar daerah. Namun, penyidik tetap menunggu hingga pekan depan sesuai dengan janji terlapor,” ungkap Tompo.

Ketika ditanya, jika terlapor mangkir dalam panggilan kembali. Tompo menyatakan pihaknya akan melayangkan undangan pemanggilan kedua.

“Proses seperti itu. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Kedepan setelah pelapor dan sejumlah saksi dimintai keterangan, selanjutnya terlapor yang akan dimintai keterangan,” tandasnya.

Seperti diketahui, FM dilaporkan ke Polda Sulut, 15 Desember 2017 lalu berdasarkan laporan polisi Nomor : STTLP/1017.a/XII/2017/SPKT. Kasus ini dilaporkan Husni Towidjojo SH selaku kuasa hukum Hanny Pontoh yang merupakan Bapak Angkat KUR Mitra SP3 Bolmong Bank Artha Graha Manado.
“Intinya FM mengatakan di medsos facebook bahwa klien saya adalah penipu. Sekali lagi dikatakan penipu. Klien saya merasa keberatan dengan hal itu,” ujar Husni.

Lanjut Husni, FM bisa dikenakan ancaman hukuman pidana karena menurut dia melanggar Pasal 45 ayat 3 jo Pasal 27 ayat 3 Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 Ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008.

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ketentuan Pidana, Pasal 45 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008,” ucapanya.

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun (empat tahun setelah diubah menjadi Undang-undang nomor 19 Tahun 2016) dan atau denda paling banyak Rp 1 Milliar,” urainya.

Husni menguraikan, salah satu status yang ditulis oleh FM diantaranya menyangkut nama baik klien saya

“Inilah contoh kecil bentuk amburadulnya administrasi Bank Artha Graha dan pembodohan/penipuan terhadap rakyat Bolmong yang dilakukan oknum Bank dan oknum bapak angkat dan agen-agen nya,” urai Husni sesuai dengan status Medsos FM. (Marend)

Leave a Reply