Oknum Kabag Terancam, Bupati ROR Tegaskan Soal Sanksi Pemecatan Bagi ASN Terlibat Korupsi

Minahasa – Bupati Minahasa Ir Royke Oktavian Roring MSi menegaskan bahwa, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat kasus korupsi dipastikan akan berujung pada sanksi pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Hal ini dikatakan Bupati ROR kepada Cybersulutnews.co.id, Minggu (20/01). Menurutnya, sanksi ini sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS.

“Bagi ASN yang melakukan korupsi, tentu harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sendiri. ASN yang terbukti melakukan korupsi dan sudah ada hukum tetap, tentu harus di pecat sesuai amanat UU,” kata Bupati.

“Maka dari itu saya mengingatkan seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemkab Minahasa agar jangan coba-coba melalukan korupsi. Karena konsekuensinya adalah dupecat,” tandas ROR.

Sementara, di lingkungan Pemkab Minahasa sendiri, ada salah satu oknum Kepala Bagian (Kaba) di Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa inisial JT alias Jhon, yang oleh Mahkamah Agung telah diputus bersalah lewat putusan Kasasi sebagai terpidana dalam korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Minahasa tahun 2012 lalu.

Namun terkait hal ini, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Minahasa Drs Melky Luvy Rumate MSi mengaku, pihaknya belum menerima surat keputusan inkracht dari pengadilan.

“Sekarang bersangkutan masih diberhentikan sementara, karena masih menunggu surat keputusan inkracht dari pengadilan. Sebelum surat putusan itu masuk ke kami, BKPSDM belum bisa mengambil sikap. Jadi, kita tinggal menunggu. Bila surat putusannya sudah ada maka akan kita proses sesuai ketentuan UU,” tukasnya.

Diketahui, Jhon dan HDR alias Denni menjadi terpidana dalam korupsi DAK Pendidikan Kabupaten Minahasa tahun 2012 lalu. Kasus korupsi itu dilakukan ketika Jhon menjabat sebagai Kepala salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Minahasa. Sedangkan Denni menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Minahasa.

Perbuatan keduanya mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 800an Juta. Dimana dalam putusan tersebut Jhon dihukum empat (4) tahun penjara. Sedangkan Denni, lima (5) tahun penjara.(***)

Leave a Reply