OKNUM KEPSEK SMP KAHUKU MINUT (HARUS) DIPIDANA….

Catatan Kritis : Vebry Deandra

MENGEJUTKAN ternyata oknum Kepala Sekolah (Kepsek) SMP Kahuku Pulau Bangka Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Lansus Ruitang hanya meminta maaf dan semuanya selesai.

Padahal sebagai seorang guru tak lain merupakan pendidik untuk mempersiapkan masa depan bangsa, perlakuan oknum Kepsek dengan mempekerjakan secara memaksa pada jam sekolah dan di luar jam sekolah adalah KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG YANG BERPROFESI SEBAGAI GURU.

Sungguh sangat disayangkan hal itu terjadi di lingkungan sekolah dan pelakunya adalah oknum Kepsek yang awalnya membantah kalau dirinya tidak mengekploitasi siswa untuk bekerja.

Namun kemudian dihadapan Sekretaris Daerah (Sekda) Minahasa Utara (Minut) Ir Jemmy Kuhu MA, Senin (23/10/2017) yang langsung mendengarkan pengakuan siswa-siswa mengungkapkan, “kalau membersihkan makam memang di luar jam sekolah, tapi mengangkat balok, mengangkat pasir, memberi makan ternak dan merawat orang sakit itu saya lakukan dengan teman-teman pada jam pelajaran,” terang salah satu siswa kelas VIII.

Pelak saja, Kepsek itu ‘kebakaran jenggot’ dan langsung meminta maaf dihadapan Sekda Minut.

Apakah permintaan maaf semuanya selesai ?

Tentu seharusnya tidak. Sebab apa yang dibuat oknum Kepsek itu adalah
pelanggaran terhadap salah satu hak anak, yaitu setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”) sebagai dasar hukumnya.

Kekerasan terhadap anak baik yang dilakukan oleh seseorang yang berhubungan darah ataupun tidak sama sekali adalah perbuatan pidana yang harus mendapatkan sanksi sesuai aturan hukum yang ada.

Oknum Kepsek tersebut melakukan secara sadar perbuatan yang diancam dengan UU Perlindungan Anak tersebut. Apalagi oknum Kepsek adalah seorang pendidik yang sudah mengetahui apa dan fungsi sekolah atau lembaga pendidikan itu. Jika perbuatan secara sadar dibuat oknum Kepsek, maka jelas permintaan maaf tidak membebaskan perbuatan oknum Kepsek dari jeratan pidana.

Perbuatan oknum Kepsek bukan merupakan delik aduan, melainkan delik murni yang harus segera diproses oleh aparat kepolisian tanpa terlebih dahulu ada laporan dari keluarga, siswa yang jadi korban. Apalagi persoalan ini sudah meluas dan diketahui kalayak ramai, baik sosial media maupun media online dan koran harian.

Apa kabarnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang ada di Sulawesi Utara ?

Yah…KPAI dalam meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak, dengan UU Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh UU 35/2014, maka dituntut peran sertanya pula untuk menjawab tuntutan masyarakat dengan kejadian yang menimpa anak-anak atau siswa SMP Kahuku Pulau Bangka tersebut.

KITA TIDAK BISA BIARKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK TERJADI DI LINGKUNGAN SEKOLAH, APALAGI OLEH GURU YANG MENGEKSPLOITASI SISWANYA UNTUK MENGERJAKAN PEKERJAAN ORANG DEWASA SECARA MEMAKSA..

Oknum Kepsek harusnya dipidanakan !!!
Haloooo… Pak Polisi dan KPAI atau LSM perlindungan anak lainnya ?? Karena pemerintah kita cuma memahami bahwa minta maaf dan semua selesai tanpa konsekuensi hukum.

Leave a Reply